Penerimaan pembiayaan lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah ini bertujuan untuk mendorong pembangunan perekonomian, khususnya terkait belanja modal pemerintah, yang ikut terdampak pandemi global COVID-19.
Dana pinjaman senilai Rp1,812 triliun tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- mengatakan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi COVID-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.
“Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jabar,” kata Kang Emil.
“Mudah-mudahan pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan (di 2020) dengan cara-cara yang bermanfaat,” tambahnya.
Selain itu, Kang Emil berujar bahwa pinjaman daerah bisa meningkatkan belanja pemerintah di tengah lesunya ekspor dan daya beli masyarakat.
“Pinjaman daerah ini juga berguna dalam memulihkan kembali belanja pemerintah. Mudah-mudahan belanja pemerintah menjadi satu-satunya api yang bisa menjaga nyalanya ekonomi Jabar,” harapnya.
Adapun rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai Rp1,812 triliun akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu: (1) Infrastruktur jalan dengan nilai Rp463,558 miliar; (2) Infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar; (3) Infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar; (4) Infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar; (5) Infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar; (6) Infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar; dan (7) Infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Kang Emil pun menegaskan bahwa pihaknya akan memantau pengerjaan proyek di lapangan sehingga pinjaman daerah ini betul-betul dirasakan oleh warga Jabar dengan menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
“Maka dari itu, saya titip di-monitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda, agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar yang terjun langsung dalam proyek infrastruktur pengerjaan di lapangan,” ucap Kang Emil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Mochamad Ardian Noervianto memuji kebijakan Gubernur Jabar yang meneruskan pinjaman daerah kepada kabupaten/kota.
"Pinjaman daerah itu biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan apa yang saat ini dilakukan di Jabar. Pak Gubernur (Ridwan Kamil), dengan kebijakannya, meneruskan bantuan keuangan (kepada kabupaten/kota). Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar,” kata Ardian.
Ia menambahkan, pihaknya pun akan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk mengoptimalkan bank bjb sebagai partner perbankan untuk membangun sinergi daerah di pemerintah masing-masing.
“Semoga upaya kita semua dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi daerah bisa meningkatkan pendapatan ekonomi daerah juga,” ucap Ardian.
Dalam agenda ini, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman modal kerja antara BUMD PT Jasa Sarana dan bank bjb senilai Rp50 miliar untuk modal kerja. Pinjaman modal kerja itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Jasa Sarana, di antaranya jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan).
Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, pembiayaan ini merupakan bagian dari program bjb Infrastruktur Daerah (INDAH) yang bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Jabar.
"bank bjb selalu siap sedia menjadi mitra berbagai pihak dengan bertindak sebagai lead maupun arranger dalam mendorong pembangunan daerah. Kami memiliki peran sebagai agen pembangunan yang selalu diimplementasikan dengan dukungan-dukungan nyata, terutama dorongan keuangan guna mempermudah proses pembiayaan infrastruktur yang akan memberi dampak ekonomi dan sosial dalam skala lebih luas," ujar Yuddy.
Pembiayaan infrastruktur ini, lanjut Yuddy, diharapkan akan menghadirkan multiplier effect yang mendorong geliat aktivitas ekonomi sehingga proses pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas serta dapat menyerap produk-produk dalam negeri.
“Dampak ekonomi juga dapat dirasakan lewat manfaat pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menghubungkan antar kawasan ekonomi mulai dari kawasan pariwisata, industri hingga sentra produksi. Keberadaan infrastruktur akan memperlancar arus distribusi barang, jasa, dan menunjang mobilitas manusia sehingga dapat menekan biaya komoditas serta ongkos perjalanan. Pada gilirannya, akses terhadap berbagai kebutuhan penunjang akan lebih terjangkau oleh masyarakat,” kata Yuddy. (Rie/Red)
