Ade Ginanjar anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengukuhkan Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat .
Keberadaan tim tersebut diapresiasi anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Ade Ginanjar menurutnya,potensi peningkatan kasus Covid-19 masih tinggi. Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk menanganinya.
Legislator partai berlambang pohon beringin ini mengajak masyarakat untuk tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, tujuh bulan penanganan pandemi memberikan banyak hal yang dapat dipelajari dan disesuaikan dari waktu ke waktu.
Lebih lanjut dikatanya solusi terbaik untuk menangani pandemi ini harus terus dikembangkan dan dicari. Apa yang dinilai sebagai solusi terbaik yang sudah diterapkan di suatu daerah belum tentu dapat diterapkan persis di daerah lain oleh karena perbedaan kondisi.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memutuskan untuk menghapus Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar. Gugus Tugas Jabar digantikan oleh Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat (Komite Kebijakan).
Pengukuhan ini sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020. Dengan adanya Komite Kebijakan tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar menjadi tidak berlaku.
“Kami sudah melantik Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar menggantikan Gugus Tugas (Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar), jadi tidak ada lagi istilah Gugus Tugas,” kata Ridwan Kamil usai pengukuhan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/10/2020).
Ia menuturkan Komite Kebijakan merupakan struktur organisasi baru yang disesuaikan dengan pemerintah pusat untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Emil pun akan bergerak cepat untuk mensinergikan organisasi tersebut dengan pemerintah pusat agar bisa berjalan dengan baik.(Rie/Red)
