Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol selaku anggota Pansus V DPRD Jawa Barat

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian agar segera bisa disahkan dan menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Digital.

Pansus V terus gelar rapat kerja terkait evaluasi ke berbagai daerah yang bertujuan untuk menggali sejauhmana masalah perda kominfo guna memperdalam materi-materi yang mendukung pembentukan perda persandian Jawa Barat.

Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol selaku anggota Pansus V DPRD Jawa Barat mengungkapkan,pembahasan menyita waktu karena banyaknya kompenen yang di bahas,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini saat di hubungi melalui telepon selulernya Senin 26 Oktober 2020.

Lebih lanjut dikatakan srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini Panitia Khusus (Pansus) V terus mengumpulkan dan memperdalam materi-materi yang mendukung pembentukan perda tersebut sebenarnya bahan yang kita punya dari tempat lain hampir sama dengan yang kita dapat, tutur Sum sapaan akarab Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini belum ada daerah yang lengkap dan komprehensif dimana memiliki sistem SPBE, persandian, dan termasuk statistiknya tutur legislator lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

“Ketika di Sumatera Barat pun sebenarnya sudah ada 2 unsur yaitu jaringan dan aplikasi itu sendiri, kemudian untuk persandiannya sendiri, tapi mereka dijadikan 2 perda, kalau untuk Jawa Barat sebenarnya kami ingin dijadikan satu seluruh perdanya,” tutur Sum.

Dirinya pun menambahkan bahwa target Pansus V DPRD Jawa Barat ingin menyelesaikan raperda ini pada akhir bulan Oktober sebelum masa reses di pertengahan November,jelas ibu dari tiga orang putra ini yaitu Gilang Esa Mohamad,Gandhi Dwiki Mohamad dan Guruh Tri Putra Mohamad..

“Bahan di kita itu yang masih sedikit mengenai persandian, dan setelah dari Kominfo Banten kami langsung pembahasan pasal per pasal untuk raperda ini,” papar Sumiyati.

Dirinya pun berharap dari bahan-bahan penyusunan perda komunikasi ini akan disesuaikan dengan yang telah dilakukan Jawa Barat dan perda tersebut sangat diharapkan agar cocok dengan kebutuhan provinsi Jabar.

“Banyak masukan yang dari Jawa Tengah, kita modifikasi, kita lihat lagi sistemnya, strukturnya, dan segala macam hal kemudian kita sesuaikan dengan dima yang ada sehingga cocok dengan situasi yang ada di Jawa Barat sehingga nantinya ada urusan yang berkaitan dengan jaringan serta fiber optic itu sudah sesuai dengan Jawa Barat,” pungkas (Adikarya Parlemen/Red)