Wagub Jabar Dampingi Kunker Menteri PPN RI di Cipatujah Tasikmalaya

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat kunker  di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (23/10/2020)

TASIKMALAYA.LENTERAJABAR.COM,--Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar Selatan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah tengah dan selatan Jabar.

Saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (23/10/2020), Kang Uu menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Jabar Selatan.

Masalah lain adalah infrastruktur wilayah yang belum terkoneksi dengan baik. Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar fokus terhadap peta Jalur Tengah Selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dan jalur pantai selatan (pansela).

"Apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang konektivitas jalan, termasuk JTS salah satu solusinya, sekarang tengah dimatangkan oleh Pemda Provinsj Jabar dan segera terealisasi," ucap Kang Uu.

Selain itu, lokasi pusat pemerintahan di Jabar Selatan dinilai terlalu jauh dengan masyarakat, sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan kurang optimal. Solusinya, lanjut Kang Uu, adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk di Jabar Selatan.

"Diharapkan Daerah Otonomi Baru di Jabar segera disetujui dan direalisasikan (oleh pemerintah pusat). Karena masyarakat di Jabar Selatan masih kesulitan menuju pusat pemerintahan masing-masing," kata Kang Uu.

Terhadap masyarakat Jabar Selatan yang wilayahnya identik dengan pantai, Kang Uu pun mendorong adanya dukungan kepada nelayan dan UMKM.

"Karena Jabar Selatan identik dengan pantai, mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran," ujar Kang Uu.

Ia pun menilai, perlu badan otorita yang khusus mengurus pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jabar Selatan.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kunjungan kerja di Kabupaten Tasikmaya ini bertujuan meninjau lima hal yang menjadi fokus permasalahan di Jabar Selatan.

"Pertama, kami melihat (masalah) kemiskinan di wilayah selatan (Jabar) ini. Kedua, infrastruktur. Ketiga, kebencanaan," ujar Suharso.

"Keempat, terkait UMKM, karena yang mendorong industri di sini (Jabar Selatan) itu UMKM, tapi masih kurang (optimal). Lalu yang terakhir (kelima) adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan," ucapnya.

Setelah meninjau lima hal tersebut, Suharso mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil penilaian kepada gubernur dalam pertemuan lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas akhir Oktober mendatang.

Sebelumnya, Suharso telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Timur, Bali, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, juga direncanakan ke Papua.

Dari hasil tinjauan ke berbagai daerah itu, Suharso berujar banyak kendala yang ditemui, antara lain pembangunan pelabuhan yang pada akhirnya tidak terpakai.

"Tetapi cerita itu belum saya temukan di Jawa Barat," ujar Suharso.(Rie/Red)