Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPo saat Reses di
Jalan Abdul Gani,RT 009 RW 04,Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong, Kota
Depok
DEPOK.LENTERAJABAR.COM,--Kegiatan
Reses I Tahun Sidang 2020 - 2021 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah
Pemilihan VIII ( Kota Depok dan Kota Bekasi), Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPo di
Jalan Abdul Gani,RT 009 RW 04,Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong, Kota
Depok, Kamis (12/11/2020).
Pada kesempatan tersebut bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol biasa disapa koleganya menjelaskan apa itu Kegiatan reses dan tujuan dari kegiatan tersebut, Hal ini disampaikan agar masyarakat tahu apa saja agenda Anggota DPRD yang salah satunya adalah Reses.
Kegiatan reses ini merupakan kewajiban Anggota DPRD yang harus dilaksanakan meskipun dalam kondisi Pandemi seperti ini.Selain menampung aspirasi,Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan 3M +1T ( Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) + Tidak berkerumun. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan memutus mata rantai virus covid-19,tegas srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini.
Pada reses kali ini sejumlah aspirasi yang mengemuka mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan saluran yang masih perlu penanganan yang optimal, masalah perekonomian di tengah pandemi,kebutuhan Sekolah SMA/SMK di Tiap kecamatan di Kota Depok,sangat mendesak mengingat kewenagan sekolah SMA dan SMK sekarang ada di Pemerintah Provinsi sosial provinsi .
Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPolsaat membaerikan masker kepada masyarakat
Selain itu Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga serap aspirasi yang mendapat perhatian soal bantuan Rutilahu,rumah layak huni.Rutilahu ini kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yah. Dana yang dianggarakan perunitnya Rp17,5 juta. Itu kan tidak cukup. Berarti harus ada dana swadaya atau pribadi untuk menyelesaikan kekurangan itu,” tuturnya
Didaerah Depok dan Bekasi ditemukan ada beberapa rumah yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan Rutilahu tersebut.Namun, karena rumah tersebut tidak mempunyai jaminan swadaya dan dana pribadi untuk tambahan pembangunan, maka tidak bisa dilaksanakan.
Lebih lanjut dikatakannya jika warga yang mendapatkan bantuan rutilahu tersebut tidak mempunya dana pribadi atau pinjaman dana swadaya lainnya. Dikahawatirkan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.
Rutilahu ini kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yah. Dana yang dianggarakan perunitnya Rp17,5 juta. Itu kan tidak cukup. Berarti harus ada dana swadaya atau pribadi untuk menyelesaikan kekurangan itu,menyikapi hal tersebut menurutnya anggaran Rutilahu kedepannya harus di naikkan harus mencukupi kepada standar dari struktur rumahnya kokoh bisa dihuni, ada jambannya mungkin dengan sekitar Rp40 jutaan,tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan ini.
Ditambahkannya sesuai dengan janji gubernur terkait perbaikan 20.000 Rutilahu pertahun untuk tahun 2021 direncanakan terdapat 30.000 unit perbaikan Rutilahu.karena menggantikan unit yang belum terealisasi pada tahun 2020”, pungkas legislator kelahiran Jakarta 20 September ini.(Adikarya Parlemen/Red)
