 |
| Ir. Herry Dermawan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian khusunya di Jawa Barat karena Penyuluh pertanian lapangan merupakan agen perubahan, penyuluh merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan petani. Dalam hal ini, penyuluh merupakan pihak yang memberdayakan petani agar menjadi mandiri dalam melaksanakan usaha pertaniannya serta memiliki kemampuan untuk mengelola hasil produksi.
Ir. Herry Dermawan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Perekonomian, meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
Persoalan yang di hadapi Petugas Penyuluh pertanian di lapangan tersebut merupakan garapan komisinya jelas politisi serior parta berlambang matahri bersinar ini kepada media di Gedung Dewan Jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung , Selasa (17/11/2020).
Lebih lanjut dikatkan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat ini,“PPL adalah ujung tombak bidang ketahanan pangan cq pertanian, idealnya jumlah nya itu satu desa satu orang, sekarang ini angka tersebut di Jawa Barat belum tercapai, yang ada saat ini satu PPL itu bisa megang 3 sampai 4 desa. Padahal PPL itu optimalnya satu desa satu orang, kita belum tahu apa yang jadi permasalahan, sehingga seperti sekarang ini, mungkin aja persyaratan atau hal lain yang tidak kita ketahui,” ujarnya.
Herry juga menyebutkan, di Provinsi Jawa Barat ini ada 3 kelompok Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pertama PPL yang PNS, kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas) juga terbagi dua, ada yang di gaji Pemerintah Provinsi dan yang digaji oleh pemerintah pusat.
Hanya dari ketiga kelompok PPL itu Herry menyebut, ada yang yang membuatnya prihatin, yakni penghasilan atau gaji PPL yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa Barat, penghasilan mereka itu sangat minim.
“Dibawah UMR, bahkan kurang dari separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi. Jadi yang provinsi itu Rp. 3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4 jutaan,” sebutnya.
Untuk itu Herry mengingatkan. “Dinas Pertanian Provinsi Jabar sebagai leading sector harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan bantuan honor kepada PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa Barat,pungkas Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XIII.meliputi Kabupaten Ciamis, Pangandaran ,Kuninga dan Kota Banjar ini.(Rie/Red)
