Doni Monardo :Tambah Kapasitas Ruang Isolasi

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama Gubernur  Jabar Ridwan Kamil di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung

BANDUNG.LENTERAJABAR,COM,--Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo pun mengapresiasi upaya Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar --selanjutnya ditulis Komite Kebijakan Jabar-- dalam menangani COVID-19.

Apresiasi tersebut disampaikan Doni usai menggelar rapat dengan Komite Kebijakan Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (28/12/2020).

“Secara umum Jawa Barat cukup bagus dan kita harapkan lewat upaya pencegahan maka angka kasus harian bisa ditekan,” kata Doni. Dalam agenda tersebut, Doni juga mengapresiasi langkah sigap Satgas Penanganan COVID-19 Jabar dalam memperkuat rumah sakit rujukan COVID-19 dan pusat isolasi nonrumah sakit.

Tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar per 27 Desember 2020 mencapai 78,53 persen. Sedangkan, tingkat keterisian pusat isolasi sakit yakni 56,70 persen.

“Bed Occupancy Rate untuk Jawa Barat secara umum sudah di atas 78 persen dan angka ini tentu harus menjadi perhatian kita semua terutama dari pemerintah pusat," kata Doni.

"Bapak Presiden, dalam arahannya, mengingatkan daerah dan memberikan dukungan dan juga tidak boleh ada daerah yang kesulitan dalam menyiapkan fasilitas perawatan,” tambahnya.

Guna menambah kapasitas, Satgas Penanganan COVID-19 Jabar dibantu Kodam III/Siliwangi akan menggunakan Asrama Secapa AD Hegarmanah, Wisma Atlet Gunung Bohong, Dodik Belanegara Lembang, Asrama Haji Embarkasi Bekasi, LAN RI, dan fasilitas TNI wilayah priangan timur, sebagai pusat isolasi.

“Strategi yang dilakukan Jawa Barat kami berikan apresiasi terutama bantuan dari Kodam III/Siliwangi atas arahan Kepala Staf Angkatan Darat yang telah mengizinkan semua fasilitas milik TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi bisa digunakan untuk perawatan pasien yang sudah terpapar COVID-19, khususnya yang tanpa gejala atau OTG, sehingga rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada ini bisa fokus untuk menangani pasien yang bergejala sedang dan berat atau kritis,” kata Doni.

“Termasuk sejumlah hotel yang sudah direkomendasikan oleh PHRI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga kabupaten/kota serta telah mendapatkan persetujuan dari BPKP untuk dijadikan sebagai tempat perawatan, sehingga fasilitas-fasilitas milik pemerintah yang ada betul-betul bisa digunakan untuk perawatan kepada pasien,” imbuhnya. (Rie/Thg)