 |
| kerangan foto : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Jabar X saat melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Kab. Karawang, Selasa, 8 Desember 2020. |
KARAWANG.LENTERAJABAR.COM,--Para wakil rakyat yang saat ini mendapat amanat menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kab. Karawang dan Purwakarta melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Kab. Karawang, Selasa, 8 Desember 2020.
Mereka hadir Untuk mengetahui sejauhmana kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada di Kab. Karawang pada 9 Desember 2020 besok.
Legislator yang hadir tersebut antara lain Ihsanudin (Fraksi Partai Gerindra), Sri Rahayu Agustina (Fraksi Partai Golkar), Abdul Hadi Wijaya (Fraksi PKS), dan Sabil Akbar (Fraksi Partai Nasdem Persatuan Indonesia). Rombongan Anggota DPRD Jabar ini diterima langsung oleh Komisioner Miftah Farid (Ketua KPU), Mulyana, Ikhsan Indra Putra, dan Kursin K (Ketua Bawaslu).
Politisi partai berlambang burung garuda Ihsanudin mengungkapkan bahwa saat pertemuan berlangsung ia telah sampaikan apresiasi atas upaya-upaya panitia penyelenggara dan langkah antisipasif semakin merebaknya Covid-19.
“Saya apresiasi pantia penyelenggara atas kesiapan dan upaya antisipatif menyebarnya Covid-19. Semua TPS dan pemilik suara harus steril dari wabah Corona. Kita ikhtiar, agar pandemi ini segera berakhir,” ujar Ihsanudin seusai kunjungan kepada media
Selain itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini membeberkan kasus uang cendol (money politik) yang viral di medsos.
“Pemerintah harus bekerja sesuai amanah UU, sebab rakyat menyaksikan langsung. Bawaslu haruslah transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan selalu jaga independensi. Di lapangan geger video-video tertangkapnya oknum tim sukses yang membagikan ‘uang cendol’ (money politik). Segera tindak tegas, sesuai aturan main,” tegasnya.
Ihsanudin meminta pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pilkada, agar inisiatif menindak setiap indikasi maupun pelaku yang curang dan mengotori demokrasi di Pilkada Karawang.
“Setiap ada indikasi pelanggaran segera ditindaklanjuti. Inisiatif pengawasan harus di kedepankan, jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Jangan khianati rakyat Karawang!” pungkasnya.(Rie/Red)
