Wagub: Penanganan COVID-19 Harus Seimbang dengan Penyakit Tidak Menular

Caption: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat memberi arahan dalam Pertemuan Advokasi Penguatan Strategis Penyakit Tidak Menular (PTM) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara virtual, dari Rumah Singgah, Kota Tasikmalaya,

TASIKMALAYA.LENTERAJABAR,COM,–Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta dinas kesehatan kabupaten/kota fokus penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat yang menjadi penyerta COVID-19. Dibutuhkan perimbangan antara penanganan COVID-19 dengan penyakit tidak menular.

Demikian terungkap dalam Pertemuan Advokasi Penguatan Strategis Penyakit Tidak Menular (PTM) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara virtual, dari Rumah Singgah Kota Tasikmalaya, Senin (28/12/2020).

"Jangan hanya COVID-19 yang menjadi fokus, tetapi PTM pun harus menjadi perhatian kita semua," ujar Wagub.

Data nasional menunjukkan penyakit penyerta (komorbid) pada kasus COVID-19 terbanyak sekaligus angka tertinggi pada kematian adalah hipertensi atau darah tinggi. Selain hipertensi, penyakit diabetes mellitus (DM), penyakit jantung dan penyakit paru obstruksi kronik menjadi komorbid yang paling banyak ditemukan pada kasus-kasus kematian COVID-19.

Sementara hipertensi dan penyakit jantung menjadi fokus tersendiri di Jabar. Tercatat 1,6 persen warga Jabar menderita penyakit jantung di atas angka nasional 1,5 persen. Sementara 9,67 persen warga Jabar menderita hipertensi melebihi rata- rata nasional 8,36 persen.   

Menurut Wagub, PTM lebih berbahaya pada masa pandemi karena meningkatkan risiko kematian pada pasien terinfeksi COVID-19. "Yang berbahaya adalah mereka yang sudah memiliki PTM dan terkena COVID-19," kata Kang Uu.

Dia melanjutkan, pertemuan dengan dinkes kab/kota bertujuan memberikan penguatan kembali kepada insan-insan kesehatan untuk tidak mengabaikan PTM. “Karena memang ini yang paling berbahaya," tambahnya.

Kang Uu juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dinkes provinsi dak kabupaten/kota. Sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan, sekuat apapun legalitas sebagai pemerintah, serta tanggung jawab setinggi apapun dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kalau tidak ada kolaborasi dan kebersamaan hasilnya nihil.

“Tidak akan ada hasil yang bermanfaat," sebut Kang Uu. (Usm/Red)