Caption : Ilustrasi apalikasi Si Votun Jabar
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Diskominfo Jabar meluncurkan sebuah
aplikasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan informasi kalangan tunanetra di
Jabar. Adapun, aplikasi tersebut bernama Sistem Informasi Voice Over Tunanetra
Jabar (Si Votun Jabar).
Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Bidang IKP Diskominfo Jabar, Indah Dwianti mengatakan, kalangan tunanetra dapat berkomunikasi lebih mudah dalam komunitasnya bahkan mendapatkan informasi terkini terkait layanan informasi publik di Jabar melalui aplikasi ini.
“Semua instruksi melalui voice, sejak masuk aplikasi hingga mengajukan pertanyaan. Selanjutnya akan ada operator yang menjawab pertanyaan, yang nanti akan menghubungi penanya secepatnya,” ujarnya, Rabu (27/1/2021).
Indah menjelaskan, jika pengaplikasian Si Votun tersebut semuanya berbasis menggunakan suara. Hingga saat ini, sudah dapat didownload di Google Play.
“Jadi misalkan ada yang bertanya terkait jumlah ketersediaan kursi di sekolah, tim akan mencari data ke Disdik Jabar dan nantinya akan ada operator yang menghubungi penanya secara langsung untuk memberikan jawabannya,” jelasnya.
Ia menuturkan, bahwa aplikasi tersebut dibangun sejak akhir tahun 2020 lalu tepatnya di bulan September dan sudah diujicoba di Sekolah Luar Biasa (SLB) Padjajaran dan SLB Wyata Guna Bandung.
“Aplikasi ini menjawab hak dari masyarakat tunanetra untuk mendapatkan informasi publik, sebab keterbukaan informasi itu menjadi hak semua masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Sekedar informasi, aplikasi Si Votun ini telah bisa digunakan masyarakat luas namun masih terbatas hanya di wilayah Provinsi Jabar saja.
Sementara itu, Kadiskominfo Jabar Setiaji mengatakan, Diskominfo akan terus menyediakan aplikasi yang memudahkan masyarakat termasuk tunanetra dalam mendapatkan informasi publik dengan mudah.
“Hak tunanetra juga untuk mendapakan informasi, tentunya juga mempermudah layanan publik bagi tunanetra. Semoga dengan layanan aplikasi ini akan semakin mempermudah pelayanan publik,” kata Setiaji.**
