keterangan foto : Alumni lintas Fakultas Universitas Padjajaran (Unpad)
Bandung saat menyampaikan Aksi damai penolakan dan
pemberhentian Wakil Dekan FPIK berlangsung di depan Kampus I Unpad
Bandung,jalan Dipatiukur Kota Bandung, Senin
(4/1/2021).
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Universitas Padjajaran (Unpad)
Bandung, akhirnya memberhentikan Asep Agus Handaka Suryana dari jabatan
Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad kemarin melalui surat
keputusan rektor nomor 86/UN6.RKT/Kep/HK/2021 dan digantikan oleh Eddy Afriyanto melalui surat
keputusan rektor nomor 87/UN6.RKT/Kep/HK/2021.Sebagai Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FIPK
Unpad.
Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, mengatakan, kampus mendapatkan informasi tentang rekam jejak yang bersangkutan pernah terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah, yaituH TI pascapelantikan pada Sabtu 2 Januari 2021, kemarin. Oleh karena itu, pimpinan kampus memutuskan mengganti wakil dekan FPIK tersebut.
Pengangkatan dan pelantikan Asep Agus sebagai Wakil Dekan FPIK Unpad Bandung mendapat penolakan dari Alumni lintas Fakultas, karena berdasarkan jejak digital ternyata Asep Agus Handaka merupakan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan pernah menjabat sebagai Ketua HTI Kota Bandung.
Atas temuan jejak digital tersebut, para alumni lintas Fakultas Unpad Bandung dan publik menuntut agar Rektor Unpad Bandung memberhentikan Asep Agus Handaka dari jabatan sebagai Wakil Dekan FIPK Unpad Bandung. Aksi damai penolakan dan pemberhentian Wakil Dekan FPIK berlangsung di depan Kampus I Unpad Bandung,jalan Dipatiukur Kota Bandung, Senin (4/1/2021).
Perwakilan alumni Unpad Peduli Pancasila Budi Hermansyah (Alumni Fakultas Sastra ‘ 1989) menyambut positif atas reaksi cepat pihak Rektor Unpad Bandung yang dengan keluarnya Surat Keputusan Rektor No. 87/UN6.RKT/Kep/HK/2021. Dalam surat keputusan terbut, Wakil Dekan FIPK Unpad Asep Agus Handaka Suryana digantikan oleh Eddy Afriyanto sebagai Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK Unpad Bandung.
Berkaitan dengan kebijakan tersebut, alumni Unpad lintas fakultas dan generasi mendukung langkah rektor Unpad tersebut. Dalam konferensi persnya, para alumni yang menamakan diri Alumni Unpad Peduli Pancasila menyatakan dukungan atas tindakan rektor Unpad yang notabene sebagai pimpinan lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan memiliki peran serta tanggung jawab terhadap proses pendidikan intelektual muda sebagai generasi penerus bangsa.
Sudah selayaknya rektor ikut mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut di atas. Apalagi HTI merupakan organisasi terlarang yang sudah sangat terang-terangan ingin menegakkan khilafah, membubarkan NKRI serta mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
“Sebagai alumni, kami sangat meminta rektor Unpad untuk lebih cermat dalam melakukan proses seleksi serta meneliti track record calon kandidat yang akan diangkat menjadi pejabat di lingkungan Unpad. Karena jejak digital yang bersangkutan di media sosial menunjukkan calon pejabat tersebut adalah pimpinan HTI di Kota Bandung,” jelas Budi Hermansyah mantan anggota DPRD Jabar ini.
Menurut Budi, “Kita mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbud untuk segera menginvestigasi latar belakang dan rekam jejak pejabat di lingkungan PTN,” ujar alumni Fakultas Sastra Unpad 1989 itu.
Selanjutnya Umi Latifah membacakan poin-poin rekomendasi pernyataan sikap tersebut . Alumni Unpad Peduli Pancasila merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menurunkan tim investigasi untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif atas latar belakang para pejabat di lingkungan PTN.
Dia menyarankan agar pihak aparat hukum serta Badan Intelejen Negera ikut terlibat melakukan investigasi di lingkungan Unpad karena hal ini berkaitan menyangkut ideologi negara. Sehingga bisa terdeteksi profiling siapapun yang ikut terlibat dalam organisasi radikal yang anti Pancasila di lingkungan Universitas Padjadjaran.
“Profiling sivitas akademika di lingkungan Unpad dan PTN lainnya menjadi penting agar jajaran rektorat tidak kecolongan lagi. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga buat semua pihak. Jangan sampai simpatisan, apalagi kader dan pimpinan ormas terlarang dan berusaha ingin menggantikan ideologi negara, masih menduduki ASN di lingkungan PTN,” pungkas alumni Fakultas Sastra Unpad 1990.
Konperensi Pers Pernyataan Sikap ini selain dihadiri puluhan alumni juga ditandatangani ratusan alumni Unpad lintas fakultas dan angkatan di Kampus Unpad Dipati Ukur Bandung. (Rls/Red).
