Caption : Anggota Komisi
III DPRD Provisnsi Jawa Barat Hj
Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR,COM,--Pembangunan
daerah merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan
berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik.
Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah daerah memerlukan dana
dari dalam negeri berupa pajak.
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia sehingga tidaklah aneh jika jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat mencapai 18.750.624 unit dengan 15.447.117 unit diantaranya adalah kendaraan roda dua.
DPRD Provinsi Jawa Barat
mengapreasi capaikan perolehan Pandapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB). Keberhasilan PAD dari sektor PKB ini tentunya lanyak
kita apreasi kepada OPD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar beserta
jajarannya. Hal ini sebagai salah satu tugas pokok DPRD bidang kontroling
terhadap OPD.
Menurut Anggota Komisi
III DPRD Provisnsi Jawa Barat Hj
Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol berdasarkan
hasil pemantauan kalangan DPRD Jabar, bahwa kita melihat kinerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda
beserta jajarannya telah cukup bagus, hal ini terbukti dari target yang
ditetapkan tercapai .
Keberhasilan ini tersebar di seluruh Cabang Pelayanan Bapenda Jabar. Untuk itu tentunya kita tetap berharap, pihak Bapenda Jabar terus melakukan inovasi sehingga target yang ditetapkan selalu tercapai syukur-syukur melabihi target yang ditetapkan,ungkap Bunda Sum sapaan akrab wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok.
Dikatakan, pada prinsipnya
kita di DPRD Jabar akan terus mendorong dan mendukung Pemprov Jabar dalam
program pencapaikan peningkatakan PAD. Selain itu juga tentunya kita berharap
target PAD ditetapkan secara realistis, sehingga dapat tercapai, ujarnya.
Ditambahkannya dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak tentunya harapan
targetnya akan semakin tinggi kemudian perolehan penerimaan dari pendapatan
pajak ini semakin bagus dan akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat.(Rie/Adikarya
Parlemen)
