Caption : Yunandar R Eka Perwira Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor kehidupan
yang mengakibatkan melambatnya sektor perekonomian karena adanya kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSPB).
Aktivitas roda perkonomian melambat karena jam opersional mal atau pusat perbelanjaan di kurangi hal ini tentunya mengurangi omset pendapatan yang berimplikasi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak menurun.
Karena pandemi Covid-19 juga berdampak pada sebagian besar anggaran dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengalami pemotongan anggaran sampai 30 persen, akibatnya ada dinas yang tidak memiliki anggaran operasional alias Nol.
Demikian hal tersebut diungkapkan Yunandar R Eka Perwira Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat kepada media di Bandung, Sabtu. (6/2/2021).
Lebih lanjut dikatakan legislator dari Fraksi PDIP DPRD Jabar ini mencontohkan, Dinas Perkebunan (Disbun) untuk tahun Anggaran Murni 2021 mengajukan usulan penambahan anggaran, waktu itu kami tambah hingga 17 Milyar, tetapi setelah Anggaran disepakati pada rapat paripurna pada saat sebelum dilaporkan ke Kemendagri dipotong Biaya Tak Terduga (BTT) Covid hingga Rp.22 Milyar, jadi Nol.
Menurut Yunandar,Disbun tidak punya operasional, mau ngapain pegawainya kalau cuma terima gaji, datang ke kantor gak ada dana operasional mah. Sampai akhirnya datang ke pusat untuk minta DAK anggaran dari kementrian,terangnya.
Kami giring ke RPJMD itu, Dia harus focus ke pemulihan ekonomi, artinya semua mitra kerja yang berkaitan langsung dengan pemulihan sector ekonomi harus diberikan anggaran yang besar, siapa yang bisa memulihkan ekonomi, kalau bukan mitra komisi yang berkaitan dengan ekonomi.
“Tetapi pada kenyataannya pada 2021 saja rata rata 30 % pemotongan anggarannya di Dinas mitra komisi II, dari anggaran yang diberikan waktu KUA PPAS.Anggaran yang disepakati pada saat KUA-PPAS dan paripurna sebelum dilapor ke kemendagri dipotong dahulu oleh Gubernur untuk BTT katanya,
Ditambahkannya untuk perinciannya sampai hari ini belum pada lapor, tadinya akan kami undang satu persatu, tinggal berapa sisanya, statemen pertama yang saya dapat, yaitu 30 % rata-rata dipotongnya. Tetapi ada yang menarik seperti di Dinas KUK, semua anggaran operasional (BL) yang lain dipotong, tetapi untuk OPOP itu utuh, !
Ada hal yang menarik untuk Program OPOP (One Pesantren One Produk) itu utuh tidak dipotong, tetapi semua yang lain dipotong habis, itu kan aneh. Gimana dari semua bagian di dinas itu hanya satu yang bisa bekerja. Saya kurang paham strateginya itu apa sesungguhnya, !”
OPOP itu program di dinas KUK sejak tahun 2019, itu adalah janjinya Gubernur RK bahwa akan memberikan bantuan perekononomian ke Pesantren, OPOP Diawal 2019 itu bentukya perlombaan.
“Kami marah sat itu ngapain dinas KUK buat perlombaan untuk pesantren. Tahun 2020 dirubah jadi bantuan untuk pesantren. Sekitar 70 milyaran nilainya.”
Diindikasikannya, “Ada semacam anak emasnya untuk program. Saya belum cek yang lainnya mana lagi yang tidak dipotong.”tandas Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.(Rie/Adv)
