Caption : Ihsanudin M.Si, Anggota Fraksi
Partai Gerindra DPRD Jabar.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di
sorot Ihsanudin M.Si, Anggota Fraksi
Partai Gerindra DPRD Jabar.
Politisi partai berlambang burung garuda ini memberikan apresiasi sekaligus memberi catatan atas upaya Pemprov Jabar yang menjadi salah satu daerah penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19.
Ihsanudin politisi muda partai besutan Prabowo Subianto ini mengingatkan Pemprov agar pemulihan ekonomi di daerah ini tidak menimbulkan atau bahkan melahirkan ketimpangan baru di bidang pembangunan.
Legislator Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kawa Barat ini menekankan Pemprov agar melakukan akselerasi pemulihan ekonomi bersama dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat secara merata dan berkeadilan.
Lebih lanjut dikatakan Ihsan,jangan ada ketimpangan pembangunan baru, seperti yang selama ini masih terjadi,tuturnya seraya mengungkapkan agar pemulihan ekonomi berjalan adil dan tidak ada ketimpangan,tegasnya.
Untuk itu Ihsanudin menyarankan Pemprov Jabar melakukan refocusing tugas prioritas antara lain pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan lainnya, dan pengentasan kemiskinan.
Ditambahnya Pemprov Jabar dapat memacu kebangkitan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemulihan UMKM dan sektor pariwisata.
"Tiga sektor ini memiliki dampak ekonomi dan dampak sosial besar, mendongkrak pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat,"tutur Ihsanudin.
Menurutnya dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat begitu terasa di semua sektor. Antara lain terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Karenanya Ihsanudin meminta pemerintah lebih care pada penyelematan nasib UMKM yang terdampak resesi ekonomi saat ini.
Dijelaskan, hasil Survei UNDP tergambar bahwa UMKM mengalami kesulitan keuangan akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Ada tiga dampak utama yang dirasakan pelaku UMKM, yakni kesulitan untuk membayar utang, membayar biaya tetap seperti sewa tempat, dan yang terakhir kesulitan pembayaran gaji karyawan,” pungkas wakil rakyat daerah (dapil) Jabar X meliputi Karawang dan Purwakarta ini.(Red./Bto)
