 |
| Caption : Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IX saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, |
NGAMPRAH.BANDUNGBARAT.LENTERAJABAR.COM,--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Panitia Khusus (Pansus) IX saat ini sedang membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 agar bisa segera merumuskan APBD 2022. Sebab Covid-19 ada salah satu faktor makro yang menyebabkan perlunya ada revisi RPJMD.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat dana pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Menyikapi hal tersebut Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IX tentang pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (10/02/2021).
Pada kesempatan kali ini Pansus IX membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan.
Wakil Ketua Pansus IX DPRD Jabar Abdul Hadi (Ahad) Wijaya mengatakan, program-program pemerintah pada sektor Kesehatan belum berjalan dengan baik, terutama realisasi yang dibantu oleh PEN,terang legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Gus Ahad sapaan akrab politisi partai berlambang bulan sabit kembar ,PEN yang dipinjamkan oleh PT. SMI ini persetujuan pengajuan anggarannya hanya berjalan 2 bulan yang tidak memungkinkan menyelesaikan program bernilai puluhan milyar rupiah,tutur pria berkacamata ini.
Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini,oleh sebab itu banyak program yang akhirnya tidak terseksekusi, untuk itu akan dilakukannya evaluasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Barat khususnya untuk sektor Kesehatan ini.
Ditambahkan Gus Ahad,PEN menjadi Program perbaikan di sektor kesehatan serta perekonomian yang harus ditampung pada RPJMD Provinsi Jawa Barat.pungkas pria berkacamata kelahiran Kota Pahlawan Surabaya 23 November 1967 ini.(Rie/A).
