Caption : Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat
Hidayat Djati
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Pemerintah
berencana mengimpor beras 1 juta ton. Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat
Hidayat Djati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana
impor beras tersebut.
"Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras," kata Rahmat dalam keterangannya kepada media, Jumat (19/3/2021).
Dia juga menilai kebijakan impor beras itu jelas tidak menguntungkan petani lokal. Padahal petani lokal harus mendapat perhatian.
"Penolakan rencana impor ini agar dapat memberikan ruang supaya harga produksi pertanian lokal menjadi lebih tinggi," ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan petani lokal khususnya di Jabar tidak lama lagi memasuki masa panen raya. Untuk itu kebijakan impor beras menurutnya secara langsung akan menggerus harga beras petani lokal.
"Saya yakin hasil panen para petani kita akan mampu memenuhi kebutuhan stok beras di tanah air. Ya, kita kembali ke swasembada beras lah," ujarnya.
"Saya merasa prihatin, ke depan saya berharap dalam membuat kebijakan agar dapat mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani," tegas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda atau membatalkan impor 1 juta ton beras. Mengingat kondisi surplus beras di Jabar yang disusul panen raya pada Maret dan April mendatang.
"Kami ini surplus beras di Jawa barat, dan kedua, sebentar lagi mau panen raya kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting. Petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang, maka kami memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan, sehubungan dengan surplus panen kita," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Menurutnya, hingga April 2021 Jabar memiliki surplus beras hingga 322 ribu ton. Ia pun telah berkomunikasi melalui vidcon kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Jawa Barat terkait hal ini. Sejumlah perwakilan Gapoktan curhat mengenai rencana impor tersebut.
"Tadi dari Cirebon curhat, biasa bulog beli 120 ribu ton sampai 13 ribu ton, sekarang menurunkan menjadi 21 ribu ton. Masa sudah beras banyak, impor pula kan begitu. Kalau posisinya krisis beras, saya kira masuk akal ya, tapi ini surplus di Jabar," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Jangan sampai, ujar Kang Emil, impor beras malah mengancam kesejahteraan petani yang tengah diangkat derajat dan martabatnya melalui berbagai program yang dirancang Pemprov Jabar. "Maka kami mengusulkan ke pemerintah, agar menunda beras impor, maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah," tegasnya.(Rie/Red)
|
|
