 |
| Caption : Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat saat raker pengkajian BUMD di Jawa Barat. Bertempat di Kantor PT. Migas Hulu Jabar |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) garapannya meliputi; Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provisnsi Jawa Barat melakukan rapat kerja (raker) pengkajian BUMD di Jawa Barat. Bertempat di Kantor PT. Migas Hulu Jabar, DKI Jakarta. Kamis, (8/4/2021).
Anggota komisi III DPRD Jabar Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol ,saat diminta tanggapan terkait raker dengan mitra kerja komisi PT. Migas Hulu Jabar mengungkapkan, pihaknya (red-komisi) ingin mengetahui sampai sejauh mana program kerja PT Migas Hulu Jabar untuk membuat plan bisnis yang matang dan detil guna memajukan core bisnis,tuturnya melalui tepon seluler.Jumat (9/4/2021)
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang banteng moncong putih ini,hal itu dilakukan sebagai acuan untuk akselerasi perkembangan bisnis yang efektif, agar terhindar dari kerugian,ujar lulusan strata dua magister ilmu politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati, PT. Migas Hulu Jabar merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai mampu memberikan kontribusi baik bagi PAD Jawa Barat.
Bergerak dalan sektor minyak dan gas bumi milik PT. Migas Hulu Jabar memiliki prospek bisnis yang luas dan jangka panjang, akan tetapi tata kelola bisnis harus tetap terjaga agar tidak mengalami resiko kerugian.
"Migas Hulu Jabar bekerja sama dengan perusahaan di Cirompang, tetapi setelah kita tinjau ke sana ternyata perusahaan di Cirompang tersebut peluang bisnisnya sangat sulit, bahkan resikonya pun sangat tinggi, oleh karena itu kami ingin ada rencana bisnis yang matang dan betul betul di perhitungkan," katanya.
Kedepan, Sum berharap, BUMD di Jawa Barat harus berupaya penuh dalam menjalankan progres bisnis hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan target dan dirinya menghimbau tidak ada lagi perusahaan milik Pemprov Jabar yang mengalami kerugian secara signifikan.
Komisi III mendapat informasi dengan target pencapaian di Tahun 2021 mencapai 44% ,diharapkan target tersebut jangan sampai menurun.DPRD Juga menginggatkan supaya BUMD ini diharapkan berhati-hati karena objek bisnis yang berada di luar Participating Interest (PI) PT. Hulu Migas Jabar itu bisa menurun, pungkasnya.(Rie/AdPar)
