 |
| Caption : Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kota kabupaten di kawasan Bandung tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah |
BANDUNG.LENTERAJABAR,--Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menginisiasi untuk menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kota kabupaten di kawasan Bandung . Hal ini terkait kebijakan wilayah aglomerasi mudik Lebaran 2021.
Seperti
diketahui, Satgas Penanganan Covid-19 pusat telah mengeluarkan aturan
pengetatan mudik Lebaran 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Adendum
Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya
Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan.
Namun,
dalam SE tersebut terdapat 36 kota dan 8 wilayah yang diberlakukan
pengecualian untuk bisa melakukan mobilitas perjalanan pada 6-17 Mei
2021. Di antaranya yakni meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten
Bandung Barat dan Kabupaten yang tergabung dalam wilayah aglomerasi
Bandung Raya.
"Tadi sudah
disampaikan nanti ada rapat koordinasi lintas kota kabupaten yang masuk
aglomerasi," kata Oded usai menerima jajaran Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Barat di Pendopo Kota Bandung, Rabu, 28 April 2021.
Oded
menuturkan, kendati Kota Bandung tidak berbatasan dengan wilayah di
luar aglomerasi, namun koordinasi harus tetap dilalukan. Mengingat
pengawasan dan pengendalian Covid-19 harus tetap ketat.
Oleh
karenanya, Oded juga mengimbau khusus bagi masyarakat Kota Bandung
untuk tetap mematuhi setiap anjuran dari pemerintah. Termasuk seruan
menahan diri untuk mudik saat lebaran nanti.
"Imbauan
saya taati aturan, baik dari mulai pusat sampai daerah. Karena ini
semua merupakan bagian dari 'kanyaah' pemerintah kepada masyarakat
supaya tidak terjadi ada lonjakan selama kegiatan Idulfitri," ujarnya.
Pada
pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery
Antasari sempat menyampaikan sejumlah informasi terbaru, mengenai
beberapa program terkait infrastruktur perhubungan yang bersinggungan
dengan Kota Bandung. Di antaranya, menyoal integrasi transportasi kereta
cepat menuju wilayah perkotaan.
"Pak
Hery menyampaikan beberapa progres perencanaan pembangunan di Kota
Bandung, meliputi diantaranya aksesibilitas bagaimana transportasi
menyambungkan antara kereta api cepat dengan Kota Bandung," jelasnya.
Kemudian,
sambung Oded, pengkoordinasian pengelolaan tiga terminal di Kota
Bandung. Yakni Terminal St. Hall, Terminal Ciroyom dan Terminal Ledeng.
Pembahasan mengenai pengelolaan ini berkenaan dengan peningkatan
kualitas layanan terminal.
"Dibahas
tadi tentang terminal, ada terminal-terminal yang garus dikaji apakah
terminal tetap bertahan tipe B yang pengelolaannya di provinsi atau tipe
c yang masih dikelola kota," terangnya.
Lebih
lanjut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari
mengungkapkan, perkembangan terkait program pemerintah pusat yang
berkaitan dengan transportasi massal penghubung wilayah Bandung Raya.
Pertama, yakni rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).
Hery
mengungkapkan, proyek pembuatan BRT ini menjadi salah satu upaya untuk
mengurangi masalah transportasi di kawasan Bandung Raya. Saat ini
persoalannya semakin pelik mengingat mobilitas masyarakat yang semakin
meningkat antar kota kabupaten di Bandung Raya.
"Program
pengembangan BRT ini kita laporkan. Mudah-mudahan 2022 dan 2023 ada
tambahan BRT di Bandung. Ini inisiasi pusat, kami diamanatkan mengawal
dengan ketat," ungkap Hery.
Masih
berkaitan solusi transportasi, Hery menuturkan, pemerintah pusat juga
akan menerapkan skema Buy The Service (BTS). Yakni sistem jasa layanan
angkutan melalui pihak ketiga, dengan tujuan utama menguatkan
konektivitas antar daerah.
Hery
menyebutkan, seluruh skema BTS ditangani oleh pemerintah pusat.
Sementara pemerintah daerah hadir sebagai penerima manfaat saja.
"Ini
berbasiskan bis sama, tetapi program pemerintah pusat dengan skema buy
the service. Ini juga melelangkan program penyediaan prasarana bis untuk
beberapa trayek. Ada lima trayek yang meliputi Bandung Raya, tapi
sebagian besar ada di Kota Bandung," bebernya.
"Skemanya
ini membeli layanan dan dilelangkan kepada pihak ketiga oleh penerintah
pusat, siapa operatornya. Kita hanya mendapat manfaatnya, pemerintah
pusat membeli layanannya lewat lelang," imbuh Hery.
Selain
itu, Hery memaparkan, Pemerintah Provinsi juga sudah menyiapkan proyek
perkeretaapian Bandung Raya. Saat ini, Pemprov tengah mengejar prastudi
kelayakan atau final business case. Dengan harapan bisa segera
melaksanakan lelang investasi untuk Kerjasama Pemerintan dengan Badan
Usaha (KPBU).
"Kita
laporkan Perkeretaapian Bandung Raya, ini program provinisi. Kita punya 7
koridor, lima di provinsi melintas kota kabupaten dan dua di Kota
Bandung. Saat ini yang sedang digarap salah satu di antaranya, yang
outline business case (obc) sudah selesai," tutur Hery.
"Tahun
ini mudah-mudahan FBC dan tahun depan sudah lelang investasi.
Mudah-mudahan sudah bisa ada semacam groundbreaking awal di tahun depan
untuk Perkeretaapian Bandung Raya," katanya.(Rie/Red)
