BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menggenjot implementasi konsep smart city, utamanya dari sisi optimalisasi teknologi informasi. Yakni, mulai dari pengintegrasian sistem pemerintahan untuk layanan publik hingga program internet gratis di tingkat RW.
Saat ini Pemkot Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sudah menyebarkan internet gratis di 500 RW. Layanan ini dipasang di sejumlah balai RW, masjid besar kecamatan serta di 30 taman yang tersebar di Kota Bandung.
Wali
Kota Bandung, Oded M. Danial menuturkan saat ini pihaknya juga
mendorong penggunaan tanda tangan digital bagi seluruh OPD ataupun
kewilayahan. Hal ini agar proses penandatanganan untuk keperluan surat
ataupun pengadministrasian lebih efektif dan efisien.
Oded
menekankan kepada kewilayahan untuk bisa mengoptimalkan penggunaan
aplikasi dalam memberikan layanan. Yakni agar bisa memaksimalkan Sistem
Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Sipaku) untuk
memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Oded
mengatakan, optimalisasi pelayanan pemerintahan berbasis tenologi
informasi bukan hanya penerapan konsep smart city saja, tetapi sekaligus
pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“SPBE
ini merupakan bagian dari dimensi smart goverment. Karena ini juga
sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama meningkatkan
dan menguatan sistem layanan ini,” ucap Oded saat menutup kegiatan Kick
Off Sosialisasi Program Diskominfo Kota Bandung serta Launching RW Net
di Bandung Command Center, Senin, 12 April 2021.
Pada
kesempatan yang sama turut juga diinformasikan mengenai pengintegrasian
semua layanan dan informasi Pemkot Bandung. Kini informasi seluruh OPD
dan kewilayahan terhimpun dalam datu laman melaui bandung.go.id.
“Di
masing-masing OPD sudah memiliki aplikasi, tapi saya kira kerja yang
benar itu tidak parsial. Alhamdulillah hari ini Diskominfo mengajak
untuk mengintegrasikan semua aplikasi dalam satu aplikasi,” tuturnya.
Sementara
itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana memaparkan,
untuk program RW Net saat ini lebih banyak menjangkau masyarakat. Proyek
pendahulunya kala itu masih uji coba di 50 lokasi.
“Sekarang
kita 500 titik di area publik. Kalau dulu itu CSR, sekarang dibiayai
oleh APBD. Jadi bisa dibiayai dalam satu tahun anggaran. Gratis, tidak
pakai password, cukup masuk pakai SSD-nya bandung smart city,” ujar
Yayan.
Lebih lanjut,
Yayan menuturkan, perihal penggunaan tanda tangan digital dalam surat
elektronik sebetulnya sudah digunakan. Namun, belum semua kepala OPD dan
kewilayahan yang menggunakannya lataran tanda tangannya belum
tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Yayan
menyebut, sampai saat ini baru sekitar 40 kepala OPD ataupun
kewilayahan yang sudah tersertifikasi melalui BSrE. Sisanya kini tengah
diurus untuk bisa segera tersertifikasi.
“Dengan
adanya surat online ini nanti surat menyurat semakin muda. Seperti
disposisi ataupun surat lainnya bisa dikerjakan kapan pun atau
dimanapun,” terangnya.
Begitpun
dengan aplikasi Sipaku, Yayan menyatakan, saat ini ada 4 kecamatan dan
14 kelurahan yang sudah menjalankannya. Selebihnya akan digenjot agar
bisa diaplikasikan di seluruh kewilayahan.
Yayan
menegaskan, aplikasi Sipaku ini untuk memberikan kemudahan dan
kejelasan pengadministrasian di kewilayahan. Sementara untuk produknya
masih tetap dieksekusi secara daring ataupun langsung oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil).
“Sipaku
ini menyediaakan sistem administrasinya. Seperti misalkan apa
kekurangan persyaratannya atau sampai mana prosesnya, siapa yang
mengambilnya, dan lainnya. Tapi layanan onlinenya ada di disdukcapil,”
jelas Yayan.(Rie/Red)
