Caption : Wakil Ketua DPRD Jawa Barat DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari,dalam acara diskusi bersama Wakil Rakyat Jabar dengan tema “ Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021 dan Optimalisasi Tracing Pemudik- Tracing Penyebaran Covid-19 bagi para pemudik yang lolos Penyekatan.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Wakil
Ketua DPRD Jawa Barat DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM meminta
pemerintah provinsi Jabar bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jabar dan juga Satgas Penanganan Covid-19 Daerah
untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam mengantisipasi terjadinya
lonjakan kasus covid-19 pascalibur lebaran 1442H/ 2021.
Menurut Ineu, memang
tahun ini pemerintah kembali melakukan larangan mudik. Namun, perlu diketahui
bahwa, berdasarkan pengalaman, disetiap ada libur nasional, seperti
pada libur Agustus dan libur akhir tahun 2020 lalu, telah terjadi peningkatkan
kasus covid-19.
Untuk itu, pada
pascalibur lebaran atau arus balik tahun ini, potensi peningkatan kasus
covid-19 bisa juga terjadi. Untuk itu, perlu diantisipasi.
Demikian disampaikan
Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sudnari dalam acara diskusi bersama Wakil Rakyat Jabar
dengan tema “ Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021 dan Optimalisasi Tracing
Pemudik- Tracing Penyebaran Covid-19 bagi para pemudik yang lolos Penyekatan,
di gedung DPRD jabar, Jum’at (21/5/2021).
Dikatakan, memang kini
larangan mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu, sehingga kesempatan ini
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik. Hal ini terbukti, di
beberapa terminal Bus di Jabar dan Stasiun Kereta Api, Bandara
jumlah penumpang dari hari kehari terus meningkat. Baik warga yang
pulang mudik maupun baru akan mudik.
Untuk warga yang baru
pulang mudik atau pendatang baru, Ineu meminta agar di berlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) di lingkungannya
atau dilakukan isolasi mandiri, selama 14 hari.
Pemberlakukan PPKM
yang dimulai dari tingkat RT, RW hingga lingkungan Kelurahan/ desa
cukup tepat. Hal ini mengingat, para pengurus RT dan RW dibantu warga, lebih
mengetahui keluarga siapa saja yang mudik atau kedatangan keluarga dari luar
daerah.
“Jadi PPKM mikro ini
merupakan upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak tertular Covid-19
pasca Lebaran 2021. Karena pada dasarnya RT dan RW ini tahu pasti masyarakat
sekitar, mana yang mudik atau baru datang” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Ineu juga mengatakan, berdasarkan Satgas Pengananan Covid-19 Jabar, bahwa,
kasus Covid-19, selama Ramadhan sempat landay bahkan di beberapa daerah
mengalami penurunan kasus covid-19.
Namun, beberapa hari
pascalibur lebaran ini, di kota Bandung mulai mengalami peningkatan
kasus. Selama Ramadhan, kasus perhari di Kota Bandung kurang dari 40 kasus per
hari. Namun, kini meningkat sekitar 100 kasus per hari.
Kita juga mendapatkan
informasi, bahwa pascalibur lebaran, beberapa rumah sakit di Jabar, kini tingkat
keterisiannya mulai kembali meningkat. Hal ini, tentunya jangan sampai terulang
seperti tahun 2020 lalu, dimana, kita kesulitan mencari ruang kosong bagi
penderita covid-19, ujarnya.
Lebih lanjut, Ineu
mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan kasus covid-19,
walaupun larangan mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu. Namun, ada
pengetatan perjalanan yang dimulai dari 18 hingga 24 Mei. Untuk itu, dalam dua
pekan ini DPRD Jabar melalui Komisi IV melakukan pemantau
kelapangan. Pemantauan terkait pengetatan perjalanan usai masa
berakhirnya mudik Lebaran 2021.
Di setiap posko pengetatan perjalanan, disiapkan pos Random
Rapid Test Antigen, dan bagi warga yang hasil testnya positif langsung dirujuk rumah sakit atau dibawa ke tempat Isolasi mandiri yang telah
disiapkan.pungkasnya.(Rie/Red)
