Caption : Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe
CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe memberikan catatan khusus untuk para mitra kerjanya yang dimana untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar mengedepankan pengajuan anggaran untuk mendahulukan untuk penanggulangan Covid 19.
“Untuk dinas kesehatan kita inginkan diantara lain penganggaran untuk penanggulanan covid ini harus di tingkatkan terutama vaksinasi harus segera mencapai target di Jawa Barat,” katanya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Kota Cimahi, Rabu, (18/8/2021).
Harris menenkankan bahwa penanggulangan Covid 19 ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Bagaimana kita membangun ekonomi yang bagus adalah menjalani dengan kehidupan normal maka dari itu akan kita coba kejar terus target vaksinasi di Jawa Barat agar kedapan APBD kita baik dan /Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat," lanjutnya.
Harris juga menyoroti masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat hal itu diakibtakan oleh dampak dari pandemi covid yang masih melanda di Jawa Barat.
Dirinya juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan agar memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terdampak supaya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat.
“Dari Dinas Kertrans kami menyoroti masih banyak nya pengangguran di jawa barat, memang dampak covid terhadap meningkatnya penggaguran di jawa barat ini sangat signifikan, tapi kami berharap kepada Dinas Kertrans agar memiliki inovasi untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan beberapa pelatihan, jangan sampai para pekerja itu nantinya berasal dari daerah lain, optimalkan dulu sdm di jawa barat," ucap Harris.
Terkahir, Harris juga menyoroti kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan bencana, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang letak geografis nya rawan bencana.
“Untuk BPDB, mengingat jawa barat adalah provinsi yang rawan akan bencana kita menekankan agar BPBD agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan, jangan sampai bencana sudah terjadi baru bergerak, makanya kami minta dalam penganggaran itu jangan hanya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) tapi harus memperlihatkan pada masyarakat secara real," pungkasnya.(Rie/Red)
