Caption: Anggota DPRD Provinsi Jabar, Aep Nurdin saat Reses III Tahun Sidang 2020-2021 di SMK Negeri 1 Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
CIPONGKOR KBB.LENTERAJABAR.COM,--SMK Negeri 1 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap pemerintah bisa segera membangun ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswanya. Saat ini, SMK Negeri 1 Cipongkor belum memiliki ruang kelas dan kegiatan belajar mengajar harus bergantian menggunakan gedung sekolah dasar.
"SMK Negeri 1 Cipongkor ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah meluluskan 3 angkatan, hanya saja proses pembelajaran, ruang kelasnya belum ada jadi masih bergabung di gedung sd," ujar Kepala SMK Negeri 1 Cipongkor, Haris Herdiyana saat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2020-2021. Selasa, (3/8/2021)
Haris menambahkan, SMK Negeri 1 Cipongkor memiliki dua program keahlian yaitu akuntansi keuangan lembaga dan teknik kendaraan ringan dengan jumlah siswa mencapai 450 orang yang terbagi kedalam 14 rombongan belajar. Namun pihaknya saat ini hanya memiliki satu-satunya bangunan yakni ruang praktek siswa yang sekaligus dijadikan ruang kantor dan operasional.
"Karena sekolah ini milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami berharap sekolah ini bisa segera dibangun terutama untuk ruang kelas, karena sangat dibutuhkan," Haris berharap.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Aep Nurdin menyayangkan belum adanya ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar para siswa SMK Negeri 1 Cipongkor. Aep mengatakan masyarakat sangat antusias menyekolahkan anaknya ke SMK Negeri 1 Cipongkor namun belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang representatif.
"Ada sekolah negeri, tidak punya kelas, siswanya sudah lulus tiga angkatan, sekarang siswanya ada 450 orang. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah," ujar Aep.
Aep menambahkan pihak sekolah telah memiliki lahan seluas 11.500 meter persegi namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan membangun ruang kelas dilahan tersebut. Ia pun akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kita akan sampaikan dalam laporan reses kepada gubernur bahwa ada sebuah kebutuhan ruang kelas yang mendesak untuk pendidikan anak anak kita," pungkas Aep.(Rie/Red)
