Notification

×

Iklan

Iklan

Ketimpangan Tanah Masih Jadi Isu Pada HTN 2021

Jumat, 24 September 2021 | 18:48 WIB Last Updated 2021-09-24T11:48:02Z

Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang saat menerima unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa (Gema) Petani Indonesia dalam peringatan Hari Tani Nasional 2021 di Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, (24/9/2021).

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-- Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 September, permasalahan ketimpangan tanah masih menjadi isu yang terus dibicarakan.

Persoalan  tersebut di Indonesia hanya dapat diatasi lewat kebijakan politik dimana kebijakan politik ini diatur oleh pemerintah pusat dengan cara me-remunerisasi tanah.

Demikian diutarakan Rafael Situmorang,  Anggota Komisi I DPRD Jabar, saat menerima puluhan  Massa aksi Gerakan Mahasiswa (GeMa) Petani Indonesia dalam peringatan Hari Tani Nasional 2021 di depan Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Jumat, (24/9/2021).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini  mendorong pemerintah eksekutif agar mengeluarkan kebijakan yang memang pro terhadap Reformasi Agraria. Menurutnya Reformasi Agraria tidak hanya sebatas bagi-bagi sertifikat atau formalitas dari perusahaan tanah.

Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang banteng moncong putih ini kuncinya dari segi aset bagaimana buruh tani diberikan kepercayaan dengan memiliki lahan pertanian sendiri,tegas Rafael. 

Dia pun mengaku prihatin terhadap ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, sebabnya masih terdapat segelintir korporasi yang bisa menguasai banyak tanah di bumi Pertiwi.

Maka dari itu, Rafael menegaskan akan mengawal pemerintah.  Menurutnya hanya dengan dengan kebijakan politik seperti UU maupun PP dan lainnya, persoalan tersebut bisa selesai,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

"Jadi saya sangat mendukung apapun yang bisa kita sinergikan agar Reforma Agraria segera terjadi, saya yakin bahwa itu memang persoalan yang tidak mudah memang karena ada banyak kepentingan perusahaan yang memiliki modal besar," pungkasnya.(Rie/Red)

×
Berita Terbaru Update