Caption : Pimpinan DPRD Jabar saat Memberikan cindeamata kepada Ketua KPKFirli
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Jawa Barat menempati peringkat pertama, terbanyak kasus korupsi di Indonesia, yaitu 101 kasus. Begitu kata Ketua KPK, Firli Bahuri.
Firli mengatakan itungan itu berdasarkan data korupsi yang ditangani KPK pada 2004—2020. Selama periode itu, 26 dari 34 provinsi di Indonesia memunculkan kasus korupsi yang ditangani KPK.
Menurutnya dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,jelasnya saat memmberikan kata sambutan kepada pimpinan dan aanggota DPRD Jabar di ruang paripurna Rabu (8/9/2021).
Firli saat berkunjung ke Gedung DPRD Jabar dalam rangka rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi , mengingatkan anggota dewan Jabar mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
Menurutnya, ada empat tugas dewan terkait penganggaran ini, yang semuanya rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan jugai.
Modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. “Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” ujar Firli.
Namun, lanjut Firli, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, Tugas lainnya adalah pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.
“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” kata Firli.
Sementara Ketua DPRD Taufik Hidayat dalam sambutannya. Dia berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,tutur politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) ini.
“Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,”pungkasnya.(Rie/Red)
