Caption : Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Pemprov Jabar akan membuka beberapa sektor pariwisata secara bertahap seiring menurunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ditambah, Bed Occupancy Ratio (BOR) yang mencapai 20,95 persen per 25 Agustus lalu.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu mengungkapkan, sebenarnya Pemprov telah mengetahui risiko pengetatan dilakukan, kasus sebaran Covid-19 menurun tetapi aktivitas perekonomian juga menurun.
Akan tetapi, jika dilakukan pelonggaran di sektor pariwisata akan menumbuhkan perekonomian meningkat tapi dikhawatirkan sebaran Covid-19 juga meningkat.
“Pemerintah sudah paham semuanya. Sekarang dengan kabupaten/kota di Jabar dengan PPKM level 3 dan ada 4 daerah yang level 2 bahkan ada sudah siap-siap mau PTM,” ungkap Haru, Selasa (31/8/2021).
Meski begitu, Legislator Haru mendukung langkah yang diambil oleh Pemprov Jabar tapi dengan catatan pemerintah harus konsisten dan memantau perkembangan kasus sebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin tidak adanya kerumuman massa di tempat wisata.
“Saya kira secara terbatas bisa dilakukan. Pembukaan secara terbatas, bertahap, penerapan protokol kesehatan, termasuk bagi para pedagang,” ucapnya politisi asal F-PKS.
Lebih lanjut, Haru menambahkan, pihaknya beberapa lalu juga mengunjungi Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda untuk beraudensi dengan pedagang di sekitar tempat wisata yang meminta solusi. Sebab, selama penutupan Tahura, para pedagang tidak bisa melakukan kegiatan jual beli atau berniaga.
Oleh sebab itu, imbuh Haru, ketika Pemprov Jabar membuka sektor pariwisata secara terbatas menjadi langkah baik tapi semua pihak harus sama-sama menjaga. Pedagang, pengunjung, Satpol PP, Satgas Covid-19 harus memantau perkembangan tersebut.
“Kalau kira-kira tidak disiplin, tutup lagi saja. Daripada jadi masalah ke depannya,” imbuhnya.
Dengan demikian, ia berharap pembukaan sektor pariwisata berjalan dengan tertib, menerapkan prokes, dan bertujuan untuk membantu para pelaku usaha tidak menjadi persoalan.
“Memang Pemprov Jabar harus membuka sektor pariwisata tetapi dengan ketat,”pungkasnya.(Rie/Red)
