Caption : Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian beserta rombongan foto bersama di tugu perbatasan dalam kunjungan kerjanya ke PLBN Sota, Merauke, Papua
MERAUKE.LENTERAJABAR.COM,-Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait, bersama Pemerintah Daerah diminta untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan Sota, Merauke. Apalagi, dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN), diharapkan sentra perekonomian kian tumbuh dan maju demi kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. dalam kunjungan kerjanya ke PLBN Sota, Merauke, Papua, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta rombongan,Ahad (12/9/2021).
"BNPP dan Kementerian/Lembaga terkait beserta pemerintah daerah supaya berperan aktif di dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan Sota ini,"kata Mahfud MD sebagaimana dikutip lenterajabar.com dari laman kemendagri Senin (13/9?2021).
Menko Polhukam juga berharap, status PLBN Sota sebagai tipe C dapat tumbuh menjadi tipe A karena mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor,ungkap Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode (2008–2013)ini.
Menurut Mahfud,tempat yang bagus ini supaya digerakkan sekaligus menjadi sentra pertumbuhan ekonomi, terutama ekspor dan impor,tutur pria kelahiran Kabupaten Sampang Madura 13 Mei 1957 ini
Menko Polhukam menambahkan, dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian di PLBN Sota, Distrik Sota, Merauke, Papua tersebut juga perlu antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas.
"Saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu ada penindakan hukum karena peristiwa yang mungkin terjadi," tandasnya.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dimandatkan untuk memberikan pengarahan dan pengawasan umum dalam pelaksanaan 11 PLBN terpadu. Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), memfasilitasi percepatan penyelesaian status Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di 11 PLBN terpadu.
Lawatan keduanya ke PLBN Sota tersebut bertujuan untuk memastikan PLBN dapat difungsikan dengan baik, dan dalam waktu dekat segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya hari ini memastikan secara fisik, laporan-laporan yang selalu disampaikan secara rutin ini gambarannya bagus-bagus, tadi saya lihat benar gitu, sehingga nanti saya akan lapor bersama Pak Tito, Pak Mendagri, kepada Presiden bahwa ini siap untuk diresmikan oleh Presiden,"pungkas Menko Polhukam. (Red/Hms)
