BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb memiliki komitmen untuk seantiasa mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan merancang program digitalisasi desa.
Lewat program Desa Digital 2.0, bank bjb berupaya untuk mendorong digitalisasi dalam sejumlah proses administrasi dan layanan keuangan di desa. Sehingga, masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan mereka dengan lebih leluasa.
Terdapat setidaknya empat fokus hal yang dikembangkan bank bjb dalam program Desa Digital 2.0, yakni peningkatan akses internet dan fasilitas keamanan, layanan perbankan, pembiayaan kredit dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal-hal tersebut dirangkum dalam pembangunan sejumlah fasilitas, di antaranya seperti WiFi Zone, security monitoring center, bank sampah, dan sebagainya.
Untuk peningkatan akses internet dan fasilitas keamanan, bank bjb memberikan koneksi internet melalui fasilitas free WiFi dan integrasi security monitoring center melalui CCTV IP Base yang terhubung ke Polres serta Pemkab setempat. Sementara untuk layanan perbankan, masyarakat dapat mengakses layanan perbankan bank bjb yang telah hadir di kantor-kantor desa dan agen bank bjb lainnya lewat teknologi yang telah dikembangkan bank bjb seperti mobile banking, PPOB, dan EDC bjb Bisa.
"Selain itu, masyarakat desa juga bisa memiliki kesempatan mendapat akes pembiayaan, kredit untuk usaha, ataupun kredit konsumtif dan investasi melalui Desa Digital 2.0. Kemudahan akses ini dapat menjadi peluang bagi tumbuhnya penghasilan masyarakat desa, sekaligus meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan," ungkap Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.
Saat ini, Widi mengatakan, program Desa Digital 2.0 telah diimplementasikan di 30 desa di berbagai wilayah di Jawa Barat. Terpantau ada sejumlah perubahan kodisi desa selepas bergulirnya program Desa Digital 2.0. Sebelumnya, masyarakat desa cenderung melakukan pengelolaan keuangan dan usaha secara tradisional, salah satunya karena akses layanan perbankan yang terbatas. Selain itu, kesenjangan digital akibat akses internet yang belum merata juga kerap menjadi hambatan.
"Belum lagi terdapat kendala di sektor pertanian seperti harga hasil panen yang tidak menentu hingga risiko kemananan. Lewat Desa Digital 2.0, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan, modal usaha, hingga pendampingan usaha yang merambah hingga kerjasama offtaker dengan para pembeli. Sehingga, para petani diberikan kepastian pasar serta harga jual dan hasil usaha yang setimpal, selain itu adanya bank sampah di Desa Digital 2.0 menjadikan potensi penambahan penghasilan tambahan bagi masyarakat, indeks kesejahteraan meningkat, dan merupakan benefit bagi masyarakat serta lingkungan yang nantinya dapat menjadikan pendapatan untuk pembayaran kredit mesra" ungkap Widi. *
