BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Reses I Tahun Sidang 2021-2022 dari tanggal 1 hingga 10 Desember 2021.
Reses yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab moral dari F-PDIP Jabar terhadap masyarakat.
Disamping mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, anggota F-PDIP juga menyampaikan hal–hal apa saja yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
Ketua Fraksi PDIP Memo Hermawan didampingi Sekretaris Yunandar Eka Perwira mengatakan, reses merupakan kewajiban anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan (dapil) masing–masing untuk menampung, menghimpun, menyampaikan dan mengupayakan agar aspirasi rakyat dapat dipenuhi.
"Karena kita memiliki tanggung jawab moral yang besar baik secara aturan perundangan maupun secara politik kepada konstituen kita di daerah pemilihan masing-masing," ujar Yunandar dalam keterangannya, Sabtu, 1 Januari 2022
Lewat kegiatan Reses I Tahun Sidang 2021-2022, ujarnya, banyak persoalan kemasyarakatan yang muncul terkait pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Jabar.
Fraksi F-PDIP, kata Yunandar, menyerap dan menghimpun permasalahan yang mengemuka di masyarakat. Setelah itu, F-PDIP menjabarkannya berdasarkan pengelompokan wilayah atau daerah pemilihan
"Untuk daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat di antaranya dukungan pemerintah provinsi terkait persoalan kewirausaan dan UMKM bagi masyarakat terutama pemuda agar terciptanya pengusaha baru dan mengurangi jumlah pengangguran," terang legislator dari dapil Jabar 1 Kota Bandung-Kota Cimahi ini.
Soal UMKM, anggota F-PDIP dapil Jabar 1, Rafael Situmorang juga sependapat dengan Yunandar.
Menurut Rafael, F-PDIP Jabar akan terus mendorong program UMKM kuliner khususnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Pasalnya, Jabar memiliki potensi yang besar terhadap persoalan kuliner.
"Selain itu masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi juga berharap ada program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa, pembangunan ruang kelas baru, pemanfaatan limbah biogas serta pariwisata berbasis olahraga," imbuh Rafael.
Sementara itu, anggota F-PDIP DPRD Jabar dari dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung, Nia Purnakania mengungkapkan sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan saat dia melaksanakan reses.
Beberapa di antaranya yaitu adanya keinginan kegiatan nasional baik olahraga maupun event lainnya dengan memanfaatkan kondisi alam Kabupaten Bandung yang cukup indah.
"Kemudian penguatan program peningkatan perekonomian dari bidang wisata, perbaikan infrastruktur jalan menuju tempat wisata serta penambahan jumlah penerima dan anggaran terhadap program rutilahu (rumah tidak layak huni)," kata Nia.
Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah permasalahan juga mengemuka dalam reses. Di antaranya program csr dari bumd masih belum dinikmati oleh masyarakat, keringanan biaya pajak dan mutasi balik nama kendaraan bermotor bagi warga jawa barat.
"Masyarakat juga meminta peningkatan SDM bagi perangkat desa, termasuk untuk lembaga di desa seperti BPD, LPMD, KSM dan lainnya. Termasuk pengelolaan tempat wisata secara profesional serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan bersama masyarakat," ujar anggota F-PDIP Jabar Jabar 3, Kabupaten Bandung Barat, Ellin Suharliah.
Kereta api
Di Kabupaten Cianjur dan Kota Bagor, F-PDIP Jabar juga menampung banyak aspirasi. Di antaranya, masyarakat mengeluhkan pengadaan tanah pemakaman yang masih belum terealisasi di Kota Bogor.
Kemudian soal bantuan unit mobil ambulans bagi masyarakat khususnya di wilayah selatan, pembangunan GOR sebagai sarana olahraga serta mengaktifkan kembali moda tranportasi kereta api.
Dalam reses yang digelar di Kabupaten Bogor, masyarakat menyampaikan aspirasi soal pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur yang harus segera dibahas, perbaikan sarana ibadah, peningkatan gaji guru honorer dan penerangan jalan umum di wilayah pedalaman.
Anggota F-PDIP dapil Kota Depok dan Kota Bekasi, Sumiyati mengungkapkan, dalam reses yang dilakukan masyarakat menyampaikan soal pembangunan atau rehabilitasi drainase dan gorong–gorong jalan dan pemukiman, sebagai upaya penanggulangan banjir, pembangunan underpass atau fly over sebagai pengurai kemacetan.
"Selain itu masyarakat menginginkan pengelolaan lahan parkir agar tidak ada parkir liar, penataan wilayah pemukiman dan pertokoan," terang Sumiyati.
Pengangguran
Di Kabupaten Bekasi, masyarakat berharap adanya perbaikan jaringan irigasi bagi pertanian, sebagai upaya peningkatan hasil panen.
Selain itu angka pengangguran yang masih tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri mengingat Kabupaten Bekasi merupakan wilayah industri, pelebaran jalan provinsi dan jalan kabupaten serta pengelolaan sampah, terutama sampah dari limbah industri.
Tak hanya di Kabupaten Bekasi, angka pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Karawang dan Purwakarta yang notabene wilayah industri menjadi keluhan masyarakat.
Belum adanya penghargaan kepada para pelaku kesenian juga disampaikan masyarakat selain revitalisasi cagar budaya dan penataan wilayah pemukiman dan industri.
Anggota F-PDIP dari dapil Jabar 11 yang meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, Ineu Purwadewi Sundari menyebut, dalam reses yang dilakukan di sejumlah titik, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang ada sangat memprihatinkan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten serta penerangan jalan provinsi.
"Masyarakat juga berharap adanya bantuan permodalan bagi petani, bantuan bibit tanaman kopi, penambahan alokasi pemerima bantuan KIP, KIS dan KSS dari Provinsi Jabar serta penerima bansos yang masih belum tepat sasaran," tutur Ineu yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar ini.
Di daerah pemilihan Jabar 12 yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pemekaran wilayah Indramayu Barat serta kelangkaan pupuk untuk para petani.
"Masyarakat juga meminta penambahan lahan pertanian baru sebagai penggati dari lahan pertanian yang sudah beralih fungsi, bantuan permodalan bagi nelayan dan petani tambak, perbaikan sistem ppdb online khususnya jalur zonasi," kata anggota F-PDIP dari dapil Jabar 12, Bambang Mujiarto.
Selanjutnya legislator F-PDIP dari dapil Jabar 13 yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar, Bedi Budiman mengungkapkan, aspirasi masyarakat untuk membangun embung.
Kemudian masyarakat juga meminta revitalisasi waduk dan pemanfaatan lahan sekitar waduk serta reboisasi hutan dan gunung sebagai .
"Warga juga meminta vaksinasi anak harus di percepat, permohonan sarana desa digital dan sarana perpustakaan desa serta bantuan motor sampah untuk mengangkut sampah dari pemukiman penduduk ke TPS," beber Bedi yang juga Ketua Komisi I DPRD Jabar ini.
Di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya masyarakat menyampaikan aspirasi soal pengalokasian anggaran bencana pada dana desa, bantuan program untuk kelompok tani, pembangunan tembok penahan tanah pinggir sungai, bantuan ruang kelas baru bagi pesantren serta penambahan honor guru ngaji dan permudah persyaratannya.
"Untuk Kabupaten Garut masyarakat meminta disegerakan pemekaran wilayah Garut Selatan yang dapat menjadi langkah awal bagi pemerataan ekonomi masyarakat, program pelatihan wirausaha dan modal untuk ibu-ibu rumah tangga, pengajuan modal bagi peternak domba dan bantuan bibit domba garut, keluhan soal aplikasi SIPD untuk desa yang sering eror serta revitalisasi pasar," kata Memo Heryawan yang merupakan legislator dari Jabar 14 (Kabupaten Garut) ini.***
