Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong BUMD Jabar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah di berbagai sektor. Mulai dari,perbankan, pertanian, pariwisata, sampai logistik.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis di tengah pandemi COVID-19. Dengan inovasi dan kolaborasi, BUMD dapat mendorong pemulihan ekonomi Jabar pascapandemi COVID-19.
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya bank bjb adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) garapannya meliputi; Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Pemerintah daerah provinsi (pemdaprov) Jawa Barat dalam upaya memperkuat permodalan dan ekspansi bank bjb untuk menjadi bank besar di Indonesia. Berbagai program jangka menengah dan panjang tengah dirancang untuk menjadi raksasa BPD di Indonesia.
Sehubungan dengan hal saat diminta tanggapannya Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol mengungkapkan , Bank bjb selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal menerima suntikan modal dari pemerintah provinsi (Pemprov) di 2022 ini,katanya melalui telepon selulernya Sabtu 5 Maret 2022.
Menurunya dari sekian puluh BUMD milik Pemprov Jabar, hanya Bank bjb yang menerima penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2022, sekitar Rp400 miliar lebih.Kini statusnya sedang menunggu Peraturan Gubenur (Pergub) Jabar.
“Pada 2022 ini, antara Pemprov dan DPRD sudah sepakat untuk melakukan penambahan modal kepada Bank bjb. BUMD yang mendapatkan penyertaan modal di 2022 ini hanya Bank bjb, yaitu sebanyak Rp410 miliar kalau tidak salah sekitar itu. Nantinya akan dibiayakan sekaligus dari APBD murni 2022 dan sekarang tinggal menunggu Pergub-nya yang tinggal ditandatangani oleh Gubernur Ridwan Kamil,”tuturnya.
Penyertaan modal ini harus dilakukan guna memastikan Pemprov Jabar tetap sebagai pemegang saham mayoritas Bank bjb, serta sebagai salah satu upaya agar BUMD tersebut terus berkembang dan meningkatkan kontribusi deviden terhadap APBD, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
“Ini kenapa Bank bjb meminta Pemprov yang saat ini memiliki saham 38 persen untuk menambah modal, itu dikarenakan beberapa faktor. Bukan berarti Bank bjb kurang biaya atau tidak ada biaya. Tetapi sebagai langkah agar Pemprov ini tetap pertahankan jumlah sahamnya dan menjadi pemegang saham mayoritas. Sebab setelah kita lakukan kajian, kalau tidak melakukan penambahan modal. Ada potensi saham Pemprov bakal tergerus dan kebetulan ada beberapa kota dan kabupaten yang sudah siap untuk ambil alih sahamnya,” ucapnya.
“Jadi dengan demikian, akhirnya DPRD bersama Pemprov menyetujui penyertaan modal. Kemudian di sisi lain, suntikan modal ini juga berdampak dengan kinerja agar Bank bjb ini untuk terus berkembang. Serta jelas, ketika saham bisa dipertahankan akan berujung dengan kontribusi deviden dari Bank bjb ke provinsi akan meningkat. Sebab sampai hari ini kita tahu, Bank bjb sudang menyumbang kurang lebih Rp430-450 miliar setiap tahun. Mudah-mudahan dengan penyertaan modal ini, bisa meningkat,” ujarnya.
Selain itu kata dia, saran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menjadi acuan terhadap penyertaan modal kepada Bank bjb. Dimana pertimbangannya, sektor perbankan menjadi salah satu wilayah yang tahan terhadap guncangan dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir., pungkasnya.(Rie/AdPar)
