KET. FOTO: Komisi D DPRD menerima audiensi dari Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (13/4/2022). Indra/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna menilai bahwa dunia pendidikan Kota Bandung bergantung pada political will dari pemimpin. Keberpihakan tersebut akan mempengaruhi maju mundurnya sektor pendidikan.
Hal itu ia sampaikan pada audiensi dengan Komunitas Pemerhati Pendidikan (KPP) Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (13/4/2022).
Dalam kesempatan tersebut juga hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kota Bandung.
"Solusinya adalah political will dari pemegang kekuasaan, dengan membedah berbagai persoalan pendidikan di Kota Bandung," katanya.
Menurut Aries, pemimpin Kota Bandung harus punya komitmen dalam memajukan dunia pendidikan. Termasuk dukungan berbagai elemen masyarakat juga dibutuhkan.
"Persoalan pendidikan Kota Bandung sangat rumit, maka mari kita bersama-bersama berdiskusi dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Rini Ayu Susanti mengatakan, berdasarkan penjelasan BKPSDM maka akan segera ada pelantikan dan penetapan wali kota Bandung definitif. Tidak lama setelah itu, akan dilakukan pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah di Kota Bandung.
"Ini tentu kabar yang menggembirakan, dan insyaallah segera untuk pelantikan kepala sekolah," katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung atas saran dan masukannya dalam memajukan pendidikan di Kota Bandung.
"Jika setelah pelantikan tapi kepala sekolah belum juga dilantik, ini akan kami tindaklanjuti," katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Iwan Hermawan menerangkan bahwa persoalan kepala sekolah berhubungan dengan mutu pendidikan di Kota Bandung. Terlebih banyak kepala sekolah yang merangkap beberapa sekolah.
Lebih jauh, pihaknya juga perlu dilibatkan, dalam hal ini Komisi D DPRD Kota Bandung terkait kebijakan pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.
"Persoalan pendidikan ini merupakan pekerjaan rumah Komisi D dan kita bersama. Maka kita terus menjalankan fungsi dan mengawal dunia pendidikan," ujarnya. *
