Caption : Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe mengatakan,saat ini sedang menggodok peraturan gubernur (Pergub) tentang pungutan terhadap siswa di lingkungan sekolah, ungkapnya di Bandung, Selasa (5/7/2022) .
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan pergub ini nantinya akan mengatur tentang mekanisme terkait pungutan di sekolah dan mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan sekolah, seperti saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Oleh karena itu menurut Harris,makanya kami sekarang sedang membuat pergub tentang pungutan terhadap siswa. Pergub itu melarang selain pungutan,tutur Aleg partai berlambang burung garuda ini.
Namun, kata dia, memang ada beberapa pungutan yang boleh dilakukan oleh komite sekolah kepada peserta didik di lingkungan sekolah.
“Pergub ini agar saat komite sekolah jika melakukan pungutan ke siswa, itu bisa terendus secara hukum (ada payung hukumnya). Karena banyak orang tua siswa yang mau nyumbang tapi bingung karena belum ada aturannya,” ujar dia.
Ditambahkan wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 8 meliputi Kota Bekasi dan Depok ini, pergub tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Progresnya sudah berjalan dengan baik saya kira dalam bulan-bulan ke depan segera ditandatangan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat,” kata dia.
Politisi dari Partai Gerindra ini berharap pergub tersebut sudah selesai atau ditandatangani oleh Gubernur Ridwan Kamil sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Kita harapkan cepat ya, mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru tahun ini pergub tersebut sudah selesai. Supaya komite sekolah kalau mau gerak ada payung hukumnya,”Pungkas Harris yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini. (Rie/Red)
