Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos (ke-4 dari kanan) baju biru navy saat meninjau program Rutilahu di Kecamatan Beji Kota Depok
DEPOK.LENTERAJABAR.COM,-- Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD sebagai pengawasan selain budgeting dan legislasi .Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) meninjau Lokasi program Pembangunan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) di Kecamatan Beji Kota Depok, Rabu (24/8/2022).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos mengatakan kunjungan kali ini merupakan tugas Komisi IV untuk mengawal program Rutilahu yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu dalam memiliki hunian yang layak,tutur legislator dari partai Demokrat ini.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintan mercy ,Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk memastikan penerima program Rutilahu di Kecamatan beji Kota Depok ini tepat sasaran dan memastikan pengerjaan Rutilahu berjalan dengan baik,jelas Achdar.
“Kalau kemarin kita melihat program Rutilahu di daerah perkotaan hari ini kita bisa bandingkan bagaimana program Rutilahu ini diimplementasikan di daerah pedesaan, ternyata antusias dari masyarakat penerima bantuan sangat luar biasa”, katanya.
Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos (tengah)
Kedepan diharapkan dengan bertambahnya pagu anggaran Rutilahu sekitar Rp17,5 juta per 1 unit rumah diharapkan dapat memberikan dampak positif dan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan Rutilahu di Jawa Barat.
Multiplier effect-nya diharapkan hunian sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan penghuninya, meningkatkan produktivitasnya, pendapatannya, ekonominya, dan kesejahteraannya, kata Achdar Sudrajat wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 9 Kabupaten Bekasi ini.
“Kita berharap apabila ada tambahan anggaran Rutilahu setidaknya pembangunan Rutilahu menjadi lebih baik. Tinggal bagaimana setelah ini ada pemberdayaan ekonomi sehingga bisa berjalan dengan pembangunan di desa-desa” katanya.
“Mereka berharap program ini tetap ada, karena banyak masyarakat yang masih membutuhkan perbaikan untuk rumahnya. Kami berharap Pemerintah Provinsi bisa fokus terhadap program ini dapat terus berjalan, penataan lingkungan kumuh harus terus diperhatikan. Sehingga dapat mendorong perekonomian di desa-desa seperti harapan kita bersama”, pungkasnya.(Rie/AdPar)
