Caption : Anggota DPRD Provinsi Jabar Sidkon Djampi
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Fraksi PKB DPRD Provinsi Jabar menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat minim implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) sejak awal disahkan sampai saat ini.
Anggota DPRD Provinsi Jabar Sidkon Djampi mengatakan,“Saya melihat perhatian Pemprov Jabar soal realisasi atau implementasi dari Perda Ponpes ini masih lemah, belum tampak, belum dirasakan oleh masyarakat pondok pesantren,” tegas politisi partai berlambang bintang sembilan ini kepada media di Bandung, Senin, 10 Oktober 2022.
Lebih lanjut dikatakan Legislator Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar ini Padahal , Perda Ponpes di Jawa Barat disambut sangat antusias oleh masyarakat pondok pesantren, dan khususnya sangat ditunggu implementasinya oleh masyarakat pondok pesantren.
“Saya mengingatkan dalam proses pembuatan Perda Ponpes kemarin ada pengorbanannya. Ada anggota Pansus yang hampir wafat karena Covid-19 selama pembahasan Perda Ponpes tersebut,” kata Sidkon Djampi.
Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 12 ini menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang serius dalam mengimplementasikan Perda Ponpes di lapangan.
Hal ini tampak dari dari hampir semua OPD di Jawa Barat tidak memberikan dukungan program untuk pondok pesantren dengan dalih tidak ada anggaran.
“Perda Ponpes tak terimplementasi baik di lapangan. Kita sudah cek di setiap OPD atau unit kerja di Kesra itu tidak ada dukungan untuk Ponpes. Itu yang saya pertanyakan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, “ ucap dia.
Meskipun sudah ada Perda Ponpes, nyatanya selama ini Ponpes tumbuh dan berkembang sendiri. Dimana peran Pemprov Jawa Barat selama ini? Pemprov Jabar seharusnya hadir untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat Ponpes, toh Perda Ponpes sudah ada, tinggal implementasnya dilakukan serius oleh Pemprov Jabar,tegas Sidkon.(Rie/Red)
