Caption : Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj.Sumiyati, S.Pd.I,M.IPol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) yang di pimpin Noneng Komara.
Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat tersebut membuahkan hasil yang cukup signifikan mencatat pencapaian investasi di Jabar selama Januari hingga September 2022 sebesar Rp128,37 triliun. Pencapaian ini masih nomor satu di Indonesia.
Realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik sebesar 19,72 persen dari periode yang sama di tahun 2021 ( year on year ). Sebagai pembanding, realisasi tahun lalu tercatat sebesar Rp107,23 triliun.
Selama triwulan III-2022 saja (Juli-September), tambahan investasi mencapai Rp44,9 triliun. Selama tiga bulan itu, lima daerah di Jabar yang paling banyak menerima investasi adalah Kabupaten Karawang (Rp10,05 triliun), Kabupaten Bekasi (Rp7,86 triliun), Kabupaten Bogor (Rp4,92 triliun), Kota Bekasi (Rp4,32 triliun), dan Kabupaten Sukabumi (Rp3,58 triliun).
Jumlah proyek yang direalisasikan sebanyak 27.951 proyek, naik sebesar 17,69 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, 23.749 proyek.
Berdasarkan data investasi PMA dan PMDN Januari-September 2022, wilayah dengan kontribusi tertinggi terhadap pencapaian Jabar adalah Kabupaten Bekasi (27,46 persen), diikuti oleh Kabupaten Karawang (19,72 persen), dan Kabupaten Bogor (10,25 persen).
Sektor dengan realisasi investasi tertinggi di Jabar adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi (25,59 persen), perumahan, kawasan industri dan perkantoran (12, 03 persen), dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain (11,44 persen).
Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi adalah sektor yang mendominasi realisasi investasi PMA dan PMDN di Jabar, yakni di Kabupaten Bekasi (26,39 persen), Kabupaten Sukabumi (15,57 persen) dan Kota Bekasi (11,67 persen).
Atas raihan yang di capai mitra kerja Komisi III tersebut Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj.Sumiyati, S.Pd.I,M.IPol,yang membidangi keuangan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat
Keberhasilan ini menurut Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati, S.Pd.I,M.IPol,merupakan buah dari kinerja DPMTSP. Untuk itu tentunya kita tetap berharap, pihak DPMTSP Jabar terus melakukan inovasi sehingga target yang ditetapkan selalu tercapai syukur-syukur melabihi target yang ditetapkan,ungkap Bunda Sum sapaan akrabnya.
Lebih lanjut dikatakan Sum legislator Partai berlambang banteng moncong putih ini ,Komisi III mendukung keberadaan gerai ataupun MPP (Mall Pelayanan Publik), kedepannya di setiap Kabupaten/Kota harus ada sehingga selain sebagai layanan informasi terkait investasi juga pelayanan yang diberikan mendampingi masyarakat yang masih gaptek terhadap teknologi,tutur peraih gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini
Ditambahkan wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini dengan adanya gerai ini, informasi yang diberikan dapat perhatian sehingga potensi yang ada di Kabupaten Kota bisa menarik para investor untuk berinvestasi di Jawa Barat, daerah dapat mengembangkan potensi pendapatannya dan pada akhirnya juga akan meningkatkan PAD Jawa Barat, pungkas Hj.Sumiyati,S.Pd.I,.M.IPol.(AdPar/Red)
