Caption : Hj. Lilis Boy Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (foto istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Kaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sangat berdampak kepada masyarakat luas, karena pasca pandemi roda perekonomian mangalami perlambatan di mana harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan.Seperti para nelayan yang kebingungan karena tidak bisa melaut lantaran harga solar naik.
Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar mulai menyalurkan bantuan sosial yang dikhususkan kepada nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda, Jumat (4/11/2022).
Bansos yang diberikan kepada nakhoda kapal, yakni dengan ukuran maksimal 5 Gross Ton (GT) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penyaluran bansos ini sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Setiap sasaran akan menerima total Rp600.000 yang didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp400.000 akan dilakukan pada tanggal 4-13 November 2022, dan tahap kedua sebesar Rp200.000 akan diberikan pada Desember 2022.
Menangapi hal tersebut Hj. Lilis Boy Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi perekonomian salah satu mitra kerjanya Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratuntuk membantu meringankan beban para nelayan yang terdampak kenaikan BBM,tegas srikandi partai berlambang bintang mercy ini Sabtu (5/11/2023).
Naiknya harga BBM ini pasti lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita yg berprofesi nelayan oleh karena itu Hj. Lilis mengatakan bahwa Partai Demokrat berkomitmen memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat, tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar IV Kabupaten Cianjur ini.
Berdasarkan informasi Total penerima bansos ini sebanyak 23.632 sasaran tersebar di 16 Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan kriteria. Untuk Kabupaten Cirebon, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Cirebon.
Pendataan sasaran nelayan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara itu pendataan sasaran nakhoda bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. (Rie/AdPar)
