Caption : Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Rafael Situmorang
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Rafael Situmorang menilai Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) lemah dalam sosialisasi mengenai tahapan dan manfaat Analog Switch Off (ASO). Ini terbukti, masih banyaknya masyarakat di Indonesia belum paham kenapa harus pindah ke TV digital.
Menurut Anggota legislatif (Aleg) Rafael,sosialisasi sangat lemah. Kemkominfo hanya mensosialisasikan gambar bersih saja tanpa memberikan pemahaman lainnya mengenai manfaat ASO ini, katanya Rabu 7 Desember 2022.
Padahal, kata Rafael, dengan kebijakan ASO, akan tercipta demokratisasi penyiaran yang merata. Sehingga akan banyak TV baru yang muncul dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Sehingga, Komisi I DPRD Jabar berkolaborasi dengan KPID Jabar ikut andil dalam mensosialisasikan kebijakan ASO ini. Karena memang, sejak awal ia mengaku heran saat Kemkominfo melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ASO. Sebab, Kemkominfo terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan legislatif hingga KPI.
"Mulai dari pendataan dan lainnya kami tidak dilibatkan. Maka dari itu, sosialisasi ini menjadi lemah. Akhirnya kami-kamilah yang terjun langsung ke lapangan," ujarnya.
Sebagai anggota dewan, Rafael mengaku seringkali ditanya oleh masyarakat terkait kebijakan ASO. Ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan Kemkominfo tidak merata hingga pelosok daerah. Maka tak heran jika muncul beragam reaksi masyarakat soal ASO ini.
"Kami melihat memang lemah sosialisasinya. Maka kami turun tangan untuk mensosialisasian kebijakan tersebut mengenai manfaat ASO ini, bukan hanya siaran TV menjadi jernih dan canggih saja," ujarnya.
Rafael melanjutkan,ia berpandangan, kebijakan ASO ini juga memberikan peluang bagi insan penyiaran untuk membangun TV baru. Sehingga, penyiaran di TV digital ini akan lebih variatif dan tidak dikuasai oleh pengusaha media yang selama ini menguasainya. Masyarakat pun nantinya bisa memilih banyak siaran yang berkualitas.
"Sebenarnyak kebijakan ini mendorong terjadinya demokratisasi kepemilikan. Banyak pengusaha baru. Masyarakat juga diuntungkan banyaknya tontonan," katanya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di bidang ekonomi kreatif digital.
"Salah satunya masyarakat bisa menjadi konten kreator. Dengan adanya TV digital, masyarakat jadi memiliki wadah untuk menampung karyanya. Karena pengusaha TV baru pasti akan butuh konten yang segar dan berkualitas. Jadi ada peluang kerja di sana," pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.(Rie/Red)
