 |
Bandung Menjawab kali ini mengangkat tema “Evaluasi dan Proyeksi Pembangunan Kota Bandung Tahun 2023.”
Tedy menuturkan, prioritas DPRD Kota Bandung untuk mendukung pembangunan di tahun 2023 tentunya harus sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.
“DPRD Kota Bandung pada setiap proses pembahasan APBD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD di setiap Alat kelengkapan DPRD, selalu ditekankan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan baik yang bersifat mandatory spending maupun kebutuhan lain yang diusulkan dan diamanatkan seperti pemenuhan anggaran,” ujarnya.
Adapun kebutuhan anggaran itu akan ditekankan untuk optimalisasi kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota. Tedy mengungkapkan, DPRD telah mengusulkan tambahan anggaran untuk perluasan cakupan kualitas jalan dan jembatan, normalisasi sungai dan saluran-saluran air, penambahan dan perbaikan PJU dan PJL, perbaikan dan penambahan alat pengatur lalu lintas dan ATCS serta pembangunan rusun untuk warga yang terdampak pembangunan.
Selain itu, diarahkan pula untuk peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas melalui penganggaran untuk pengelolaan sampah, peningkatan kualitas RTH, pengadaan air monitoring system, Kajian Pengembangan dan konservasi air/mata air, serta penataan taman kota.
Ekonomi
Dalam upaya peningkatan dan pemerataan perekonomian kota, DPRD Kota Bandung telah memberikan tambahan anggaran untuk pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM).
Didorong pula peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berupa penyusunan kajian tentang perlindungan keamanan dan keselamatan di lokasi lingkungan pendidikan, kajian pemerataan SMP, pembangunan/perbaikan SD.
Dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, didorong melalui peningkatan anggaran untuk pembangunan puskesmas baru, perbaikan puskesmas, dan penambahan anggaran UHC.
“Dukungan kebijakan anggaran dalam rangka mewujudkan janji-janji politik Wali Kota Bandung, seperti disampaikan di atas berupa penambahan anggaran untuk skala prioritas di dalamnya merupakan janji-janji walikota. Selain itu untuk dukungan kebijakan anggaran tersebut telah dialokasikan juga untuk pembangunan/perbaikan kantor kelurahan dan kecamatan, peningkatan sistem/komputerisasi pelayanan di kelurahan & kecamatan, pembangunan pusat kreativitas pemuda, program pengelolaan pendidikan berupa beasiswa bagi siswa, guru dan ASN berprestasi, pembangunan saluran retensi, fasilitas disabilitas, serta honor/insentif guru keagamaan,” ujarnya.
Harapan DPRD
Tedy menjelaskan, harapan DPRD Kota Bandung pada tahun 2023 tentunya sejalan dengan RPJMD dan RKPD Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. DPRD Kota Bandung menyampaikan harapan dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bandung pada saat pembahasan RKPD Tahun 2023.
DPRD mendorong kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan wajib dasar, urusan wajib nondasar, serta urusan pilihan.
Dewan juga mendorong Pemkot untuk meningkatkan sektor ekonomi riil yang menjadi roda penggerak perekonomian dan andalan penerimaan PAD Kota Bandung dari sektor pariwisata, UMKM, perdagangan, dan industri kreatif.
Pemkot pun didorong untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dan kualitas lingkungan hidup serta infrastruktur kota terpadu dan berkualitas. DPRD Kota Bandung mendorong upaya Dinas Pendidikan untuk membangun SMP Negeri di kawasan blank spot agar setiap kawasan memberikan hak setiap kesempatan kepada warga dan mendukung sistem zonasi.
“Pelayanan kesehatan rumah sakit harus terus ditingkatkan terutama di tingkat pertama di setiap kelurahan dan dievaluasi mengingat masih banyaknya pasien BPJS yang merasa ‘didiskriminasi.’ Harus ada tindakan/sanksi tegas kepada rumah sakit yang pelayanannya buruk,” tuturnya.
Dewan juga mengangkat peran perempuan dalam organisasi-organisasi termasuk PKK, yang memiliki andil yang besar dalam pembangunan. Perhatian Pemerintah Kota atas keberadaan PKK dan organisasi perempuan harus terus ditingkatkan pada tahun 2023.
Tedy mengatakan, DPRD Kota Bandung memandang dukungan dan kontribusi warga Kota Bandung terhadap kebijakan pembangunan selama tahun 2022 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan baik di kewilayahan maupun di tingkat kota.
“Warga bergerak dalam bentuk swadaya masyarakat/padat karya seperti antisipasi banjir pada kegiatan normalisasi saluran-saluran air/sungai, pembangunan taman, perbaikan gang, penerangan jalan lingkungan, pengelolaan sampah lingkungan, pengamanan lingkungan dan antisipasi kebakaran serta pembinaan UMKM. Selain itu saat proses perencanaan, masyarakat selalu antusias dalam penyampaian aspirasi pembangunan pada kegiatan reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota dewan,” tutur Tedy.*
