Ket Foto : Komisi D DPRD Kota Bandung menerima audiensi LBH Yasa bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (18/1/2023).Nuzon/Humpro DPRD
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., berharap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung, dalam mengadvokasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
Hal tersebut ia sampaikan ketika menerima audiensi LBH Yasa bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (18/1/2023).
"Sehingga LBH dapat melalukan pendampingan akan berbagai kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Bandung," ujarnya.
Menurut Aries, persoalan kekerasan perempuan dan anak perlu mendapat perhatian khusus, dengan harapan kasus tersebut dapat semakin menurun di Kota Bandung.
"Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam menurunkan kasus kekerasan perempuan dan anak, tentu dengan pendampingan dari LBH," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, S.T., mendukung LBH untuk melakukan advokasi akan korban kekerasan kepada perempuan dan anak. Akan tetapi, diharapkan pendampingan tersebut dilakukan hingga tuntas.
Ketika mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak, tidak sedikit LBH yang tidak menangani hingga selesai. Oleh karena itu, sinergi LBH dan Pemkot Bandung perlu terus ditingkatkan.
"Kami mendukung upaya untuk melawan kekerasan anak dan perempuan," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi, S.Pd., mendorong agar sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan perempuan dan anak terus digaungkan di Kota Bandung.
"Sosialisasi dan edukasi perlu terus diupayakan oleh pemerintah, sehingga mengurangi kasus kekerasan perempuan dan anak," ujarnya.*
