 |
| Caption : Anggota komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Lilis Boy saat kunker ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. |
DKI JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-- Pimpinan dan Anggota Komisi II kunjungan kerja (kunker) untuk melaksanakan Konsultasi ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jln Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta, Senin (16/01/2023).
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini dipimpin Ketua H.Rahmat Hidayat Djati,M.I.P Wakil Ketua Dra.Hj.Lina Ruslinawati bersama sekretaris R.Yunandar Rukhiadi Eka Perwira,ST dan anggota diantaranya ; Hj.Lilis Boy,Hj.Yuningsih,M.M ,Dra.Hj.Tia Fitriani,H.Mirza Agam Gumay dan Oden Haryadi,Hendar Darsono,Didi Sukardi,S,E.,H.A.Sopyan BMH, Dudy Pamuji,H.M Ichsan M,ST.
Anggota komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Lilis Boy mengungkapkan,kunker yang dilakukan komisi yang membidangi perekonomian ini dalam rangka mendapat data dan informasi terkait dengan pembangunan Sarana Prasarana (Sapras) Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat.
Berdasarkan pertemuan konsultasi di Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil sejumlah langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Jawa Barat. Mulai dari menerbitkan surat izin hingga membangun dan merevitalisasi sarana prasarana perikanan di provinsi tersebut.
 |
| Caption :Pimpinan dan Anggota komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunker ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. |
Selain itu KKP memberi dukungan penuh pada pembangunan rebana golden triangle, kawasan industri yang dibidik menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Barat. Kawasan ini mencakup Cirebon, Majalengka dan Subang.
KKP juga membangun infrastruktur sektor perikanan yang tujuannya sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Salah satunya membangun Pelabuhan Perikanan Cikidang yang menelan anggaran sekitar Rp22 miliar.
Dalam pengembangan infrastruktur perikanan di selatan Jawa Barat, Menteri KP menyarankan Pemprov Jawa Barat fokus di empat titik yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun, Pelabuhan Perikanan Cikidang, dan Pelabuhan Perikanan Jayanti. Sebab jumlah nelayan yang beraktivitas di empat pelabuhan perikanan tersebut cukup banyak.
KKP siap membantu dan bekerja sama dengan Pemprov Jabar untuk melakukan studi perencanaan bisnis yang secara ekonomis layak dan dapat dijadikan model investasi swasta di pelabuhan perikanan. Dengan demikian diharapkan produksi dapat meningkat, bahkan untuk keperluan ekspor.
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat berharap, melalui sejumlah skema-skema tersebut nelayan Jawa Barat dapat memperoleh manfaat sehingga nelayan Jawa Barat dapat mandiri dan lebih sejahtera dari segi ekonomi.(Rie/AdPar)
