Caption :
KAB. KUNINGAN.LENTERAJABAR.COM,-- Dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengulirkan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk jenjang Madrasah Aliyah negeri dan swasta se-Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat beserta Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe di dampingi Wakil Ketua Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V diantaranya; Toto Purwanto Sandi,Ali Rasyid,Dadan Hidayatulloh,Rizki Apriwijaya,Eryani Sulam,Iwan Suryawan,Sari Sundari,Sri Rahayu Agustina dan Desi Susilawati.melaksanakan kunjungan kerja ke Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan dalam rangka mencari informasi terkait Bantuan Pelaksanaan Menengah Universal (BPMU) ke Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan,Kamis, (05/01/2023).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Purwanto Sandi menungkapkan,kunjungan kerja ini salah satunya dalam rangka mencari informasi terkait Bantuan Pelaksanaan Menengah Universal (BPMU),jelas politisi senior partai berlambang bintang mercy ini.
Selain itu dikatakan Kang TPS sapaan akrab Toto Purwanto Sandi menambahkan bahwa silahturahmi dan dialog dengan para pimpinan pondok pesantren Husnul Khotimah ini juga pengawasan progres dari program BPMU itu sendiri kepada sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat.
BPMU sendiri adalah program yang dimaksud memberikan bantuan kepada sekolah atau madrasah untuk memenuhi biaya operasional sekolah atau madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat daerah pemilihan Jabar X ini, Pemprov Jabar memberikan komitmen yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan dengan memberikan BPMU untuk madrasah aliyah negeri dan swasta diharapakan ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat.
Tujuan pemberian dana hibah BPMU adalah untuk meningkatkan layanan perluasan akses dan mutu pendidikan Madrasah di Jabar, membantu biaya operasional madrasah, serta mencegah putus sekolah.
Ditambahkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra ) ini,dana bantuan tersebut mulai dianggarkan pada APBD Jabar 2021.
Pemprov Jabar telah memberikan dukungan bantuan dana operasional kepada SMA/SMK/SLB dan madrasah aliyah agar seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan pada SMK/SMA/SLB/MA di Jabar. (Red/AdPar)
