Caption : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar, Ono Surono
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemprov Jabar sejak tahun 2020 telah mengusulkan 8 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) ke Pemerintah Pusat. Namun, usulan itu tak kunjung terealisasi karena terganjal moratorium yang diberlakukan Pemerintah Pusat.
Didasari hal itu, DPD ingin mengakselerasi proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jabar yang terhambat oleh pemberlakuan moratorium.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, 8 CDPOB yang telah diusulkan ini telah menghimpun aspirasi masyarakat, pembahasan dan pemutusan oleh DPRD kabupaten/kota, disetujui oleh kepala daerah.
Bahkan, 8 CDPOB ini telah diusulkan ke Pemprov Jabar, dibahas pula oleh DPRD Jabar. Kemudian, Gubernur dan DPRD Jabar menetapkan dan merekomendasikannya ke Pemerintah Pusat.
"Tapi ada satu catatan bahwa Pemerintah Pusat masih ada moratorium yang belum dicabut terkait pembentukan daerah otonomi baru. Hanya Papua saja yang kemarin bisa melaksanakan pembentukan daerah otonomi baru," kata Ono kepada media usai dialog publik di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (24/1/2023).
Oleh sebab itu, usulan CDPOB yang telah disampaikan ini perlu ada dorongan dan kerja nyata agar Pemerintah Pusat dapat mencabut moratorium khusus untuk Jabar. Ssbab, Sebab, Jabar adalah provinsi dengan berbagai macam permasalahan dasarnya yang masih banyak mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Apabila dibandingkan dengan Jateng dengan 34 daerah dan Jatim dengan 38 daerah apalagi dengan penduduk yang lebih sedikit daripada Jabar. Sementara, Jabar dengan 50 juta jiwa penduduk tetapi baru memiliki 27 daerah.
"Jadi rumus untuk mengelola pemerintah, mengentaskan kemiskinan, dan memeratan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konsep mendekatkan pelayanan kepada masyarakat harus ada pembentukan daerah otonomi baru," ucapnya.
"Jadi kami hari ini melakukan dialog publik karena kami ingin mendengar dari unsur Pemprov, akademisi INJABAR Unpad, dan juga perwakilan dari 8 wilayah yang sudah ditetapkan sebagai CDPOB," jelasnya.
Menurut Ono, dialog ini untuk merumuskan langkah yang akan ditempuh dan disiapkan untuk menyakinkan Pemerintah Pusat mulai dari Presiden, Menteri, DPR, dan DPD RI.
"Agar Jabar ini menjadi prioritas daerah untuk beberapa wilayah yang sudah diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonomi baru," tuturnya.
Dengan begitu, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru guna mengawal proses pembentukan 8 CDPOB yang telah diusulkan. Adapun Ketua Satgasus PDIP ini yakni Bedi Budiman sementara Sekretaris diisi oleh Abdy Yuhana.
"Langkah awal tentunya merumuskan hasil dialog publik berbentuk resume yang akan menjadi lampiran dalam surat DPD yang disampaikan DPP PDIP, Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Ketua DPR RI, dan Kementerian. Karena memang Jabar ini urgent sekali," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, 8 CDPOB yang dimaksud yakni, Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. (Rie/Red)
