Caption : Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di dampingi Abur Mustikawanto Kepala KCD XII Disdik Jabar menghadiri acara kick off General Meeting Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jabar secara virtual, dari Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya
KABUPATEN TASIKMALAYA.LENTERAJABAR.COM, -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri acara kick off General Meeting Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat secara Virtual, diikuti dari Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (26/1/2023).
Pada momen itu, Wagub Uu Ruzhanul mengungkap bahwa tahun politik dengan berbagai dinamikanya tak lama lagi akan dihadapi setiap orang termasuk pelajar.
Dengan demikian pelajar harus punya wawasan politik. Pelajar tidak boleh alergi dengan politik, justru harus mengambil peran sesuai dengan porsinya.
Dengan wawasan politik, maka pelajar diharapkan tidak terjerumus dan salah melangkah dalam praktik- praktik politik yang menyimpang.
Ia menambahkan, partisipasi pelajar sebagai kelompok pemilih pemula juga merupakan bentuk kesadaran pelajar terhadap hukum dan HAM.
"Saya menguatkan kembali, sebentar lagi akan ada pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. Kita sebagai generasi muda jangan apriori terhadap dunia politik karena segala kebijakan di negeri ini hadir lewat proses politik," ungkap Wagub Uu Ruzhanul.
Orang nomor dua di Jabar juga menerangkan kepada pelajar bahwa politik memiliki ranah yang luas. Politik bukan hanya soal berebut kekuasaan atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan.
Namun politik yang sejati merupakan suatu usaha yang baik yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
"Berbicara politik, ada yang bilang itu kotor, zalim. Menurut kami itu tidak benar. Politik adalah suci dan sah, asalkan politik demi kemaslahatan umat, demi kemajuan bangsa dan negara," ucap Panglima Santri Jabar.
"Justru politik yang diharamkan, yang tidak boleh adalah yang memecah belah umat, menghancurkan kesatuan dan persatuan," sambungnya.
Menurut Uu, setiap pergerakan politik tentu membawa sebuah misi, yang utama kepentingan yang dijalankan harus demi kemaslahatan umat.
Terkait rivalitas dalam persaingan politik, hal ini menguji kesadaran terhadap hukum dan HAM setiap individu. Dalam politik sangat tidak diharapkan adanya pelanggaran terhadap hukum dan HAM apalagi cuma demi kepentingan pribadi atau kelompok.
"Makanya supaya kita dalam melaksanakan kegiatan politik tidak melanggar hukum, maka kita harus memiliki wawasan tentang hukum," ucap Uu.
Dengan patuh terhadap hukum dan HAM, maka setiap individu atau kelompok akan berjalan di jalur yang benar. Sebaliknya, melanggar hukum dan HAM hanya mengakibatkan kemudaratan bahkan akan menjerat setiap individu atau kelompok yang melanggar dengan hukuman.
"Setelah sadar hukum, kita harus taat. Hukum paling tinggi adalah Pancasila, kedua UUD 1945, maka kehidupan kita jangan sampai bertentangam dengan hukum yang ada," tegasnya.
"Manusia punya fitrah yang sama untuk melaksanakan kebaikan, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan agama, selalu suka hal yang positif, dan tidak suka hal negatif. Tapi kadang fitrah manusia berubah, satu terkait pendidikan, lingkungan, juga kepentingan," pungkasnya. (Rie/Red)
