Caption : Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nangolah
KAB.SUMEDANG.LENTERAJABAR.COM,-- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Langen Krida Pratyangga, Tbk sebagai pengelola Bandung Giri Gahana Golf di Kabupaten Sumedang, dalam rangka evaluasi dan pemantauan aset Provinsi Jawa Barat. Kamis, (05/01/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nangolah mengatakan, kinerja dari PT. Langen Krida Pratyangga masih dalam kondisi stabil. Namun demikian harus ada evaluasi untuk dapat menaikkan pendapatannya.
Aset pemerintahan provinsi Jawa Barat harus bisa menambah pendapatan bagi daerah, karena itu asset yang ada harus terdata dengan baik, karena bagaimanapun itu memberi manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan politisi senior Partai Demokrat ini,kedepan harus ada evaluasi dan inovasi sehingga fokus kepada peningkatan pendapatan aset yg ada di Jawa Barat,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.
Menurut Sugianto, pengelola tempat tersebut sempat mengalami dampak yang signifikan karena pandemi, namun menurutnya kini sudah terasa mulai membaik, terlebih golf merupakan olahraga masyarakat.
Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Jabar ke PT. Langen Krida Pratyangga, Tbk, pengelola Bandung Giri Gahana Golf di Kabupaten Sumedang dalam rangka meninjau dan evaluasi aset pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga,
Ditambahkan legislator partai berlambang bintang mercy ini,pihaknya berharap aset yang ada di Jawa Barat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah pendapatan bagi daerah agar terdata dengan baik, karena bagaimanapun itu memberi manfaat bagi masyarakat,papar Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
"Kami berharap untuk kedepannya tempat ini lebih maju lagi, tapi intinya aset-aset yang diserahkan kepada Jawa Barat tadi harus terdata agar kami mengetahui bahwa aset ini mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat," pungkas Sugianto Nangolah.(Red/AdPar)
