Ket Foto : Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., saat hadir sebagai narasumber Talkshow OPSI di Radio PRFM, Rabu, (8/2/2023).Nicko/Humpro DPRD
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengapresiasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah membentuk Badan Pengelola Cekungan Bandung pada 2021 lalu. Menurut Tedy, hal ini penting mengingat banyak persoalan yang perlu diselesaikan bersama antara kabupaten dan kota yang ada di Bandung Raya.
Jika bicara Kota Bandung hari ini, kata Tedy, tidak terlepas dari wilayah sekitarnya. Berbagai dinamika sangat erat dengan wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat hingga Sumedang.
Terkait dengan hal ini harus ada sinergitas antara daerah ini beberapa hal yang dirasakan hubungannya seperti masalah transportasi.
“Contoh kemacetan pada akhir pekan di kawasan Setiabudi, Punclut hingga Lembang itu ada keterkaitan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, kami sangat apreasiasi kepada Bappeda Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat membuat Badan Pengelola Cekungan Bandung ini," kata Tedy, saat hadir sebagai narasumber Talkshow OPSI di Radio PRFM, Rabu, (8/2/2023).
Oleh karena itu, Tedy pun menanti berbagai program yang terorganisir dalam Badan Pengelola Cekungan Bandung untuk segera menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Bandung Raya.
"Kita tunggu program untuk mengkoordinasikan berbagai permasalahan bersama mulai dari masalah transporasi, masalah sampah, masalah banjir, dan masalah tata ruang ini masalah yang harus diselesiakan dengan duduk bersama untuk mencari solusi," katanya.
Tedy pun berharap ke depan Pemprov Jabar dapat memberikan informasi dengan jelas. Hal tersebut bertujuan agar DPRD Kota Bandung dapat membantu menjelaskan berbagai program strategis kepada masyarakat.
"Kita kerap dapat info mendadak. Contohnya wacana kereta gantung, kami dari DPRD Kota Bandung kerap mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat. Namun karena datanya kurang lengkap sehingga itu menjadi kendala. Jadi kita harus punya data yang lengkap baru bisa menjawab karena kita tidak bisa menjawab tanpa data-data," tuturnya.
Oleh karena itu, Tedy berharap DPRD di wilayah Bandung Raya wajib dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama mencari berbagai solusi dan menuntaskan masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama berkaitan dengan anggaran yang dapat didukung dari setiap DPRD di wilayah Bandung Raya.
"Kita ingin bersinergi dengan Provinsi Jawa Barat apalagi bila ada program jadi kita bisa selaras dengan pembangunan antara pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Mudah-mudahan sekali-kali kami diundang juga dari DPRD jadi ada nilai Informasi. Bahkan DPRD di cekungan Bandung dapat duduk bersama juga. Tentunya dari sisi anggaran kita dukung untuk bisa melangkah lebih jauh dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat," ujar Tedy.
Terkait kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Gedebage pasca diresmikannya Masjid Al Jabbar, Tedy pun berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengalokasikan anggaran untuk pelebaran jalan di kawasan Cimincrang, Gedebage Selatan hingga titik-titik krusial lainnya.
"Harapannya semoga pada APBD perubahan 2023 dari Pemerintah Provinsi dapat merealisasikan pelebaran jalan untuk titik Cimincrang, Gedebage Selatan dan titik krusial lainnya dan KM 149-151 dapat difungsikan," tuturnya.*
