 |
| Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol |
CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, di Pimpin Wakil Ketua DPRD Achmad Ru’yat, bersama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Jl. Jend. H. Amir Machmud No.331 Kota Cimahi,Selasa, 7/2/2023.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol mengungkapkan kunjungan kerja ini dalam rangka mendapatkan informasi terkait penurunan kemiskinan ekstrem melalui Penguatan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos).
Menurut politisi senior partai berlambang bintang mercy ini dengan adanya penguatan Puskesos di setiap daerah di Jabar permasalahan sosial masyarakat dapat dientaskan .oleh karena itu untuk menunjang pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verivali) data New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka diperlukan sarana penunjang sistem data keberadaan Puskesos di setiap daerah di Jabar sangat penting.
Puskesos juga nantinya akan memiliki peran menghubungkan verifikasi di tiap daerah, jelas legislator Partai Demokart (PD) daerah pemilihan (dapil) Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.
 |
| Caption : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat, bersama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunker ke Dinas Sosial Provinsi Jabar |
Sementara itu, Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa atau kelurahan untuk memudah-kan warga miskin, dan rentan miskin di wilayah desa dan kelurahan itu sendiri.
Guna menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulang-an kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah desa dan atau kelurahan dan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).
Berdasarkan pantauan di lapangan banyak terjadi kesalahan dan ketidak tepatan sasaran penyaluran bantuan, hal itu disebabkan tidak valid-nya data.
Banyak program bantuan, sehingga perlu sosialisasi optimal kepada masyarakat terutama bagi para petugas yang terkait langsung dalam penyaluran atau pendistribusian kepada masyarakat.
Dari beberapa program, semua data harus masuk di data base pada DTKS yang dipegang oleh dinas sosial setempat.(Rie/AdPar)
