Caption : Anggota Bamus DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol (kanan baju hijau)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker ) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta,Jl. Kebon Sirih No.18, RT.11/RW.2, Gambir Jakarta Pusat.Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar H. Oleh Soleh dan anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa,Rabu (8/3/2023).
Terkait hal tersebut Anggota Bamus DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol saat dihubungi mengungkapkan kunjungan kerja dilakukan dalam rangka konsultasi terkait aturan dan mekanisme pemberhentian Gubernur serta pengangangkatan Pj. Gubernur,terang politisi perempuan partai beralambang banteng moncong putih ini.Kamis (9/3/2023).
Lebih lanjut dikatakan Bunda Sum sapaan akrab anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (F-PDIP) Pihaknya pertama meminta kejelasan dan tentunya pengalaman terkait usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.
Dari kunker ini,Alhamdulillah pihaknya mendapatkan keterangan terkait mekanisme pemberhentian Gubernur serta pengangangkatan Pj. Gubernur, bahwasannya menunggu surat dari Kemendagri yang akan disampaikan ke DPRD,jelasnya.
Ditambahkan Bunda Sum, selain itu pihaknya juga ingin mengetahui tentang Rencana Kerja (Renja) yang ada di DPRD DKI Jakarta. Oleh mengatakan, ada hal yang bisa diadopsi dari DPRD DKI Jakarta yaitu dalam hal tertib administrasi dan konsistensi terhadap jadwal hasil banmus.
“Yang kedua, soal renca kerja yang ada di DPRD DKI Jakarta, ada poin yang bisa kita ambil hikmah dan bisa copy paste hal yang cukup baik terutama dalam tertib administrasi dan tentunya konsistensi terhadap jadwal hasil banmus”, katanya.
“Konsistensi jadwal di DPRD DKI Jakarta nyaris bisa mencapai 90% bahkan bisa sampai 100%, mudah-mudahan konsistensi ini bisa kita aplikasikan di Jawa Barat”, pungkas Hj Sumiyati,alumni strata dua ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) ini. (Rie/AdPar)
