Ket: Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menghadiri acara Forum Gabungan Penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun 2024, di Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jumat, (3/3/2023).Nuzon/Humpro DPRD
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menghadiri acara Forum Gabungan Penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung, di Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jumat, (3/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Aries berkomitmen untuk mendukung penuh program yang direncanakan oleh DP3A Kota Bandung dalam rangka terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Apalagi, bahwa DP3A ini mengurusi berbagai hal yang menyangkut urusan wajib dasar, yaitu perempuan yang erat kaitannya dengan tiang negara dan agama. Sedangkan anak, erat kaitannya dengan masa depan bangsa
"Karena program-program DP3A ini menyangkut persoalan yang fundamental dan seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam dukungan anggaran. Maka, insyaallah kami, minimal saya pribadi akan berkomitmen men-support, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dapat terwujudnya perlindungan perempuan dan anak di Kota Bandung," ujarnya.
Aries pun berpesan agar dalam penyusunan program-program rencana kerja ini memiliki hasil akhir yang menghasilkan dampak nyata akan adanya perlindungan perempuan dan anak di masyarakat.
Sehingga DPRD dapat memperjuangkan agar usulan program perlindungan perempuan dan anak menjadi program yang diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.
Aries pun berpesan agar dalam pendataan maupun publikasi hasil kegiatan untuk tidak ragu dalam menampilkan data dan fakta hasil identifikasi di lapangan, meskipun data dan fakta tersebut berpotensi mencoreng wajah Kota Bandung
"Walaupun secara penilaian akan seolah-olah memperburuk wajah Kota Bandung, tapi saya harapkan agar data hasil identifikasi yang ditampilkan adalah kondisi yang sebetul-betulnya terjadi atau mendekati riil dari perilaku masyarakat Kota Bandung, terhadap perempuan dan anak," ucapnya.
Namun, dengan data hasil fakta kondisi di lapangan itulah yang akan menjadi acuan dan perhatian serius dalam upaya memperbaikinya.
"Karena dengan angka riil ini, justru kita, khususnya kami di legislatif ingin menyelamatkan wajah Kota Bandung dengan menggelontorkan anggaran APBD untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan baik dan secara nyata serta dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat," katanya.*
