Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dari laporan yang diterima dari sekolah -sekolah swasta di beberapa daerah di Jabar, hingga saat ini persoalan BPMU masih ada yang belum tuntas.
DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti permasalahan gagalnya pencairan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tahun 2023 untuk SMA-SMK Swasta .
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol mengungkapkan saat ini masih ada 30 persen sekolah Swasta (SMA/SMK ) yang belum mendapatkan dana BPMU.Bahkan dari aspirasi yang muncul bahwa sebanyak 30 persen pengajuan BPMU SMA-SMK gagal, ungkapnya , Sabtu (18/3/2023)
Lebih lanjut dikatakan Toto Purwanto Sandi Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat ini,masih munculnya aspirasi dari kalangan sekolah swasta SMK/SMA tentang fasilitasi BPMU, itu dikarenakan BPMU tahun 2023 mengalami penurunan yakni Rp600 ribu per siswa. Padahal pada 2022 nilainya Rp700 ribu/siswa.
BPMU adalah dana hibah. Dulu itu dilakukan lewat pos belanja di dinas Pendidikan tapi kemudian ada temuan dari Badan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan bahwa lewat jalur hibah itu, maka hibah itu ada lewat jalur pengajuan,jelas Kang TPS sapaan akrab Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol .
“Nah, dari yang pengajuan ada 30 persen yang gagal. Gagalnya banyak ada yang salah entri, terlambat, verifikasi gagal banyak sekali kemungkinanya,”jelas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.
"Jika ingin Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan meningkat di sekolah swasta maka harus dibantu salah satunya berikan bantuan pendidikan seperti BPMU secara merata untuk sekolah swasta yang sangat membutuhkan bantuan itu", tutur politisi partai berlambang bintang mercy ini.
Terkait BPMU yang sudah berhasil 70 persen, Toto berharap Pemprov Jabar melalui dinas terkait untuk segera dibereskan administrasinya lalu segera direalisasikan penyaluran dana BPMU.
Sedangkan, untuk yang gagal 30 persen itu dikoordinasikan agar bisa masuk entrian agar nanti masuk pengajun hibah di APBD perubahan.
Berdasar data yang diterima pihak komisi V sudah punya angkanya (BPMU) sekitar Rp162 miliar untuk 1.415 sekolah swasta SMA-SMK se-Jabar. Kita Komisi V meminta hal ini untuk diprioritaskan,pungkasnya.(Rie/AdPar)
