BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) akan selesai menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada tahun 2023.
Menurut aturan yang ada, terhitung 5 tahun sejak dilantik pada 5 September 2018.pasangan yang punya tagline Jabar Juara ini akan selesai masa kepemimpinannya pada 5 September 2023 mendatang.
Terkait dengan akan segera berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebutDPRD provinsi Jawa Barat kini dapat mengusulkan tiga (3) nama calon Pj Gubernur Jabar kepada Kementerian Dalam Negeri RI yang kemudian nama tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Hj Ida Wahida Hidayati, SE.SH.,M.Si, kepada media di Bandung
Lebih lanjut dikatakannya selain DPRD Jabar, Kemendagri pun mengusulkan 3 nama lain Pj Gubernur Jabar. Total aka nada 6 nama bakal calon Pj Gubernur Jabar yang kemudian akan diseleksi, diuji rekam jejaknya. Kemudian dipilih Presiden Jokowi.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota.
“DPRD melalui Ketua DPRD Jawa Barat dapat mengusulkan 3 orang calon Pj Gubernur yang (dinilai) memenuhi persyaratan kepada Kemendagri,” Ujar Ida Wahida.
“Untuk pengajuan Pj gubernur itu bisa diusulkan oleh DPRD dan Kemendagri. Nanti digabung, kemudian diuji rekam jejaknya seperti apa, nanti yang dipilih (merupakan hasil) yang terbaik,”jelas Ida.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKS, Haru Suandharu mengatakan, sosok yang akan diusulkan harus memiliki latar belakang yang netral.
Sosok Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil, kata Haru, harus orang yang tidak ikut bermain politik praktis. Apalagi, tahun depan akan dimulai Pemilu serentak 2024.
“Yang dibutuhkan sosok yang intinya harus mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,” kata Haru wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.
“Jadi artinya harus punya kapasitas, wawasan, kredibilitas dan juga harus punya integritas harus netral jangan sampai pj ikut bermain. Kalau Pj ikut bermain, itu nanti jadi rusak tatanannya,” tegas Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat ini.(Rie/Red)
