Caption : Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Verifikasi lapangan terkait evaluasi kota layak anak (KLA) di Kota Bandung tengah berlangsung, Jumat 23 Juni 2023. Berdasarkan hasil sementara, verifikasi administrasi KLA tahun 2023 mendapatkan poin 641,92 usulan kategorinya adalah Madya.
Namun, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna optimis jika Kota Bandung bisa meraih kembali predikat Nindya. Melalui proses verifikasi lapangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencoba semaksimal mungkin untuk memenuhi kekurangan data yang masih dibutuhkan.
"Tim kami akan memenuhi apa yang semestinya dilakukan oleh Kota Bandung untuk bisa benar-benar menghadirkan kota layak anak," ujar Ema.
Menurutnya, KLA harus dilakukan secara objektif, mampu dipertanggungjawabkan, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga anak-anak di Kota Bandung merasa terayomi dan memiliki harapan kehidupan yang lebih baik.
"Perda dan Perwal kita sudah ada, berkenanaan dengan catatan sipil untuk anak di Kota Bandung sudah semakin meningkat. Kita pun sekarang sedang mengoptimalkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang memberikan nilai manfaat untuk kehidupan anak," ungkapnya.
Ema mengaku selalu mendengarkan aspirasi anak-anak di Kota Bandung. Sehingga antara regulasi dari pemerintah dan kebutuhan anak bisa menjadi satu kesatuan yang bersinergi.
"Meski ini masih progres, belum terselesaikan 100 persen, tapi kita harus betul-betul fokuskan agar harapan hidup anak ke depan bisa lebih baik, generasi penerusnya pun bertumbuh dan berkembang dengan baik," imbuhnya.
Bahkan, Ema menjabarkan, di dalam APBD Kota Bandung, anggaran untuk program rawan melanjutkan pendidikan (RMP) setiap tahun tergolong cukup besar, yakni mencapai Rp100 miliar-Rp120 miliar.
 |
| Caption : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati |
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati mengatakan, proporsi anggaran KLA terhadap APBD sebesar 22,87 persen atau Rp1,3 miliar. Suara anak juga direalisasikan dalam berbagai program.
"Persentase anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran pada 2021 sebanyak 95,27 persen. Lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 97,01 persen," jelas Uum.
Selain itu, 80 puskesmas di Kota Bandung juga sudah ditetapkan menjadi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).
Misalnya Puskesmas Garuda dan RS Bandung Kiwari yang tengah menuju standarisasi ramah anak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DP3AKB Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan hasil sementara verifikasi administrasi KLA Kota Bandung tahun 2023 mendapatkan poin 641,92 usulan kategorinya adalah Madya.
Predikat tersebut dapat ditingkatkan dengan memberi kesempatan melalui kekurangan evidence hasil VLH yang optimal.
"Tahun 2022 Kota Bandung sudah memperoleh predikat tertinggi yakni Nindya mencapai 980,90 poin. Kami berharap Kota Bandung bisa melengkapi evidence yang ada," tutur Kim. (Rie/Red)
